Samarinda (ANTARA) - Upaya Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur (Dispora Kaltim) dalam mendongkrak Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), dapat dukungan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kanwil Kumham) setempat.
Dukungan yang diberikan adalah meminta pemuda yang berorganisasi agar memperhatikan dari sisi legalitas hukum, karena organisasi pemuda yang sah secara hukum, akan lebih mudah dalam mengembangkan kreativitas di bidang apapun.
Hal ini dikatakan Kabid Pelayanan Hukum Kanwil Kumham Kaltim Santi Mediana P, saat hadir sebagai narasumber pada Rapat Kerja Kepemudaan Kaltim 2023 pada Selasa, 5 Desember 2023 di Aston Samarinda Hotel & Convention Center, Samarinda.
Kegiatan yang digagas oleh Dispora Kaltim ini melibatkan seluruh perwakilan organisasi kepemudaan kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur, berlangsung tiga hari pada 4-6 Desember 2023.
Kegiatan ini merupakan upaya untuk menyelaraskan arah kebijakan terhadap pemberdayaan dan pengembangan pemuda, tersedianya sarana dan prasarana serta kemitraan pemuda dalam menciptakan sinergitas terhadap organisasi kepemudaan antara pemerintah, swasta dan masyarakat.
Dalam paparannya, seperti dikutip dari Kaltim.kemenkumham.go.id, Santi Mediana menjelaskan terkait legalitas organisasi kepemudaan atau sering disebut organisasi kemasyarakatan (ormas) secara umum dan legalitas ormas berbentuk badan hukum secara khusus.
Legalitas ormas berbadan hukum menjadi kewenangan Kementerian Hukum dan HAM, sedangkan ormas yang tidak berbadan hukum menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri atau perwakilan Kemendagri di daerah.
Ormas berbadan hukum merupakan subjek hukum dan dapat melakukan perbuatan hukum. Hal ini memiliki kelebihan tersendiri diantaranya kemudahan dalam pengurusan perizinan. Ormas dapat berbentuk perkumpulan maupun yayasan.
“Perkumpulan harus berbasis anggota, sedangkan yayasan tidak berbasis anggota. Organisasi kemasyarakatan di Indonesia pada umumnya berbentuk perkumpulan,” kata Santi. (Adv)
