Balikpapan (ANTARA) - Guna menarik minat investor untuk berinvestasi dan mendukung pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN), Pemerintah Kota Balikpapan menggelar kegiatan Forum Investasi Zona Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang diikuti 11 daerah.
“ALKI II akan jadi magnet bagi IKN mengingat berada di selat Makassar, maka harus dimanfaatkan untuk meningkatkan potensi perekonomian dan menarik investor untuk berinvestasi demi kemakmuran bangsa,” kata Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, di Balikpapan, Rabu.
Ia mengatakan perlu kolaborasi antar daerah ALKI II untuk tumbuh bersama memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing masing terutama dalam momentum pembangunan IKN di wilayah ALKI II.
Menurtnya ALKI II mendukung IKN akan menjadi koridor bisnis yang menarik bagi perkembangan perekonomian dan kegiatan investasi.
“Jalur ALKI II memiliki potensi luar biasa sebelum ditempatkannya IKN, ada tidak adanya IKN, Kaltim akan terus berbenah dan tumbuh menjadi salah satu provinsi yang maju,” katanya.
Rahmad mengungkapkan dengan adanya inisiasi Mabalu (Mamuju- Balikpapan-Palu) satu jalur perdagangan segitiga emas yang berada di ALKI II, memiliki potensi besar jika digarap bersama.
“Hampir semua komoditas kita, sekitar 90 persen lewat laut, sehingga peran dalam sektor perairan sangat penting bagi kemajuan suatu daerah,” ucapnya.
Sementara itu, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik memberikan apresiasi kepada Pemkot Balikpapan yang telah melaksanakan seminar Forum ALKI II, Forum tersebut i berawal dari ia saat menjabat Pj Gubernur di Sulbar.
“Kami berharap ada kolaborasi diarea buffer zone IKN, karena tidak bisa tumbuh sendiri, butuh dukungan dari daerah sekitarnya. IKN tidak bisa jadi daerah yang hidup sendiri, sehingga komunikasi dan kerjasama yang baik dengan daerah buffer dibutuhkan,” ujarnya.
Ia mencontohkan material pembangunan untuk IKN diambil dari sulawesi, sehingga tingginya kebutuhan tersebut menjadi rebutan sejumlah daerah , sehingga peran selat Makassar sangat penting.
“Dibutuhkan kerja sama antar daerah, dan mendukung kebijakan nasional dan semua stakeholder harus bekerja dengan fungsinya, termasuk dalam konteks singkat,” kata Akmal Malik. (Adv)
