BP2T Kutai Timur Setor PAD Rp3,4 Miliar

Sangatta (ANTARA Kaltim)- Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), menyetor pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp3,4 miliar pada 2013 meningkat dibanding 2012 sebesar Rp3,3 miliar.

Kepala BP2T Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Abdul Muis di Sangatta, Kamis, mengatakan sumbangan PAD badan itu untuk APBD Kutai Timur terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

"Rinciannya adalah PAD pada 2009 sebesar Rp1,5 miliar, 2010 naik menjadi Rp1,9 miliar, 2011 Rp3 miliar, 2012 Rp3,3 miliar dan 2013 kembali naik menjadi Rp3,4 miliar," kata Abdul Muis.

PAD tersebut diperoleh dari penarikan retribusi pelayanan dan administrasi perizinan. Apabila dijumlahkan, penerimaan sejak 2009 hingga 2013 mencapai Rp13,4 miliar.

Abdul Muis yang didampingi Kepala Bidang Pelayanan dan Administrasi Perizinan BP2T, M Alwi Dulhasyim menjelaskan penerimaan tahun 2013 merupakan yang terbesar sejak tahun 2009.

Rincian dari pendapatan itu diperoleh dari retribusi pungutan pelayanan dan administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pengurusan Izin Gangguan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Pada 2012, lanjut dia, pelayanan perizinan TDP dan SIUP digratiskan, kemudian di tahun 2013 IUJK juga tidak dipungut biaya.

Hal ini sesuai dengan edaran dari kementerian terkait dan berlaku di seluruh Indonesia. Bebas pungutan tersebut juga didukung Surat Keputusan Bupati Kutai Timur tentang hal tersebut.

Dia juga mengatakan bahwa pendaftar yang melakukan pengurusan pelayanan perizinan sepanjang 2009 jumlahnya mencapai 2.047 orang, kemudian pada 2010 meningkat menjadi 2.771 orang.

Pada tahun 2011 sedikit terjadi penurunan yaitu menjadi 2.398 orang, selanjutnya pada 2012 mengalami kenaikan hingga sebanyak 3.646 orang pendaftar dan pada 2013 naik lagi menjadi 3.704 pendaftar.

Menurut dia, penerimaan PAD terbesar sejak 2009 hingga saat ini masih didominasi dari pelayanan administrasi kepengurusan IMB karena warga semakin sadar pentingnya memiliki IMB yang banyak manfaatnya bagi pemiliknya. (*)