Balikpapan (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menyatakan optimistis pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 di wilayahnya berlangsung dengan kondusif, aman, tertib dan damai tanpa ada gejolak sosial.
"Kaltim adalah wilayah yang aman dan tidak terlalu sulit dalam penyelenggaraan pemilu, Sudah beberapa kali kita melewati pemilu dengan aman, tertib dan damai. Jadi, hal ini harus kita pertahankan," kata Isran Noor pada Rapat Koordinasi Forkopimda se-Kaltim di Balikpapan, Kamis.
Isran menyambut baik pelaksanaan rakor dalam rangka mematangkan kesiapan daerah menyongsong pesta demokrasi tahun 2024.
Terlebih, Bawaslu RI telah memberikan sinyal dan peringatan wilayah yang berpotensi memiliki tingkat kerawanan tinggi menjelang Pemilu 2024, salah satunya Provinsi Kaltim.
"Bawaslu RI telah meluncurkan indeks kerawanan pemilu yang menyebut ada lima kategori wilayah yang berpotensi memiliki tingkat kerawanan tinggi menjelang Pemilu Serentak 2024.," kata Isran.
Wilayah tersebut meliputi Provinsi DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur.
Namun, Isran mempertanyakan data yang disampaikan Bawaslu RI tersebut mengingat jumlah penduduk Kaltim jauh lebih sedikit dibanding provinsi-provinsi di Pulau Jawa.
Dalam rapat koordinasi itu, Isran berharap semua pihak mendapatkan informasi terkait perkembangan politik menjelang pemilu di daerahnya masing-masing.
Informasi itu akan disampaikan pihak yang tepercaya, seperti Kepolisian Daerah Kaltim, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim, Bawaslu Kaltim, Kodam VII Mulawarman, dan Kejaksaan Tinggi Kaltim.
Sementara itu, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kaltim Sufian Agus menjelaskan rakor ini bertujuan membangun sinergi antara forkopimda kabupaten/kota se-Kalimantan Timur guna mendukung keberhasilan pelaksanaan Pemilu 2024.
Selain itu, rakor juga bertujuan memastikan komitmen dan dukungan dari semua pihak, termasuk aparat keamanan dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Pada kesempatan itu, Gubernur Isran Noor menyerahkan bantuan kendaraan operasional untuk Badan Kesbangpol kabupaten/kota melalui para kepala daerah yang hadir.
Bantuan kendaraan operasional itu untuk mendukung kelancaran tugas Badan Kesbangpol sebagai Tim Pemantau Perkembangan Politik Daerah (TP3D).
Selain itu, dilakukan juga penandatanganan nota kesepahaman antara Bawaslu dan Polda Kaltim serta Bawaslu kabupaten/kota dan polres se-Kaltim.
