Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Ely Hartati Rasyid asal daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Barat menyatakan kecewa atas bantuan keuangan (Bankeu) yang diberikan Pemerintah Provinsi Kaltim kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) pada anggaran 2023 hanya sekitar Rp38 miliar.
"Cukup mengecewakan, seharusnya Kukar bisa mendapatkan Bankeu yang lebih besar dari itu, mengingat wilayahnya yang cukup luas dan kontribusi kepada daerah cukup besar," ujar Ely di Samarinda, Kamis.
Ia menilai, angka tersebut terlalu kecil dan tidak sebanding dengan kontribusi Kabupaten Kukar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim.
Hal itu dikemukakannya pada saat melakukan kunjungan ke daerah pemilihannya beberapa waktu lalu. Ia mengaku merasa malu ketika mengetahui besaran anggaran tersebut mengingat Kukar merupakan daerah penyumbang terbesar pendapatan terhadap Bumi Etam, tetapi justru seolah diremehkan oleh Pemprov Kaltim.
“Saya sebagai perwakilan masyarakat Kutai Kartanegara merasa malu untuk menyatakan bahwa Bankeu untuk Kukar hanya Rp38 miliar, Padahal Kukar penyumbang terbesar pendapatan Kaltim, tapi kenapa sangat diremehkan Pemprov, harusnya dipikirkan,” ucapnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menuturkan seharusnya besaran Bankeu untuk Kukar harus ditingkatkan agar lebih berkeadilan.
Ely mengemukakan tahun sebelumnya, nilai Bankeu yang disalurkan Pemprov Kaltim kepada Kabupaten Kukar sekitar Rp40 miliar, namun nilai tersebut masih terbilang kurang bahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar harus menombok.
“Kalau tahun sebelumnya Bankeu sekitar Rp40 miliar, meskipun nilainya segitu, itu pun ada kekurangan bayar dan harus ditambahi sekian miliar, nanti kita lihat angka-angka persisnya,” ujarnya.
Ely menjelaskan, Kukar merupakan Kabupaten di Kaltim dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk sangat banyak. Tentunya secara politik sangat berpengaruh terhadap Pemprov dan wajib diperhatikan.
Ia menegaskan pada tahun 2024 mendatang pihaknya akan mengusulkan besaran Bankeu untuk Kabupaten Kukar sebesar Rp 100 miliar, dengan harapan besaran nilai anggaran tersebut dapat menjadi awal baik untuk penyelesaian akses jalan penghubung antar wilayah.
“Kita punya akses yang harus kita tembus yaitu dari Desa Batuah Kecamatan Loa Janan menuju Bukit Biru Tenggarong, akses ke IKN, kemudian arah Jonggon ke IKN, lalu arah L2 ke APT Pranoto, itu juga harus kita selesaikan, karena merupakan akses ekonomi serta jalur-jalur vital,” tegas Ely. (Fan/ADV/DPRD Kaltim)
