Wakil DPRD Kaltim minta alokasi pertanian bisa diperbesar jadi 20 persen

Samarinda (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Muhammad Samsun meminta alokasi anggaran di sektor pertanian perlu ditingkatkan, karena untuk saat ini alokasi pertanian dianggarkan Rp117 miliar, artinya hanya sekitar tujuh persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi, harapannya untuk mengarah sektor unggulan, minimal dialokasikan 20 persen.

“Secara keseluruhan alokasi sektor pertanian kita hanya Rp117 miliar, hal ini masih tergolong minim untuk menguatkan sektor pertanian Kaltim, sebab hanya sekitar tujuh persen dari total APBD provinsi, dalam artian upaya untuk mengunggulkan sektor pertanian pangan masih belum optimal,” ujar Muhammad Samsun di Samarinda, Kamis.

Ia menyampaikan, untuk mengarahkan sektor pertanian menjadi unggulan, minimal alokasi anggarannya sebesar 20 persen dari total APBD, sebagaimana pendidikan dan kesehatan, sehingga itu selaras dengan visi misi Gubernur Kaltim untuk mewujudkan Kaltim Green.

Lanjutnya, kalau hanya berkoar-koar untuk mewujudkan Kaltim Green dan juga bercita-cita mendaulatkan pangan di Kaltim, sementara Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tidak sejalan dengan mengalokasikan sektor yang ingin diunggulkan dengan nilai yang sedikit, maka jauh dari harapan.

“Ingin mendaulatkan pangan, tapi RKPD untuk alokasi pertanian masih minim, ibarat jauh panggang dari api, tak akan ketemu visi tersebut,” ungkap Samsun.

Dikemukakannya, pertanian ini amat vital pengaruhnya bagi kesejahteraan dan kedaulatan pangan masyarakat lokal, ke depan kebutuhan pangan seharusnya tidak perlu lagi memasok dari luar daerah, karena  lahan pertanian di Kaltim masih sangat luas, sementara itu hal yang menggairahkan adalah keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang menjadi peluang besar.

Tambahnya, pemenuhan pangan tentu akan besar di kemudian hari, lantas saatnya sekarang membaca peluang tersebut dengan mengupayakan kebutuhan pangan lokal mulai saat ini, dengan tumbuh kembangkan sektor yang ramah lingkungan, salah satunya pertanian tanaman pangan.

“Swasembada pangan di pusaran IKN adalah sesuatu yang mesti dipikirkan sekarang juga, dengan menggarapnya secara serius, jika memang ingin mengunggulkan hasil pangan lokal, maka anggaran secara prioritas sektor pertanian, agar mencerminkan visi dan misi Pemerintah Daerah itu sendiri mewujudkan Kaltim Green,” tandas Samsun.

Dikatakannya, kedaulatan beras masih perlu diusahakan, karena beras belum sampai ke hilir sudah habis secara domestik, sehingga jika hasil nya terus konsisten  dan meningkat, tentunya dukungan berbagai pihak dan alokasi yang diprioritaskan, maka pasokan beras lokal berkualitas untuk mendominasi pasar lokal bukanlah harapan yang kosong. (Fan/ADV/DPRD Kaltim)