Wiyono Utamakan Serap APBD

ADA yang tampak berbeda pada pelantikan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabaupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Rabu (27/11) sore.

Biasanya, pejabat yang baru dilantik hanya membacakan Pakta Integritas, namun pada mutasi kali ini, Wiyono yang dilantik sebagai Penjabat (Pj) Kepala Dinas Pendidikan juga membacakan Pakta Kinerja.

Pakta Kinerja yang dibacakan Wiyono merupakan janji untuk mewujudkan 13 pokok program kerja yakni, menyamakan persepsi seluruh komponen bidang pendidikan, kemudin penyerapan APBD, tindak lanjut temuan BPK, evaluasi capaian target RPJMD, SPM, dan MDGs.

Program kerja lain yang menjadi komitmen Wiyono adalah, penyelesaian aset tanah, menyelesaikan gedung sekolah yang belum tuntas, revitalisasi UPTD, evaluasi data pendidikan, pembinaan dan peningkatan SDM di SKPD, evaluasi penyerapan dana DAU/BOS.

Selanjutnya, tindak lanjut SMAN 3 unggulan, lanjutan pembangunan Universitas Kutai Kartanegara dan proses alih status menjadi Negeri serta pembinaan sekolah swasta.

Hal tersebut guna mencapai target kinera tahunan dan jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dengan komitmen keberhasilan maupun kegagalan pencapaian program tersebut menjadi tanggung jawab dirinya.

Menurut Wiyono, ke-13 program kerja yang dibacakannya itu merupakan paparan yang disampaikan saat mengikuiti uji kelayakan dan kepatutan saat penjaringan untuk menjadi Kepala Disdik sebulan yang lalu.

"Tiga orang yang dipanggil untuk mengikuti uji kelayakan tersebut termasuk saya. Masing-masing, menyampaikan makalah untuk menyelesaikan problem Pendidikan, akhirnya saya terpilih," katanya.

Menurutnya, tugas memimpin Disdik cukup berat, namun karena kepercayaan yang diberikan oleh Bupati, Wiyono mengaku harus siap menjalankan tugas semaksimal mungkin dengan sepenuh hati, tulus dan ikhlas.

Dari 13 program tersebut, yang menjadi prioritas Wiyono yaitu memperbaiki serapan APBD dan menuntaskan proses audit BPK di Disdik.

Menurutnya, sebaik apapun program yang sudah dianggarkan tetapi tidak bisa dilaksankan tentunya akan menjadi tidak baik, maka penyerapan APBD melalui pelaksanaan kegiatan itu yang akan diprioritaskan, yaitu dengan memantau terus kegiatan sehingga bisa dikontrol progresnya.

Kemudian untuk tindak lanjut temuan BPK, menurutnya jika memang ada temuan harus bisa diselesaikan, karena bisa berdampak pada upaya Kukar untuk kembali meraih predikat WTP.

"Melaksanakan itu semua tidak mudah perlu kerja tim yang mantap dan komunikasi yang baik seluruh 'stakeholder' pendidikan," katanya.

Untuk mewujudkan kesuksesan program tersebut, menurutnya yang pertama dilakukan adalah melakukan konsolidasi menjalin kerjasama yang baik dengan semua pejabat maupun staf yang ada di Disdik.

"Jalinan komunikasi internal Disdik akan saya lakaukan terlebih dahulu agar lebih mudah untuk melaksanakan berbagai program yang ada," demikian katanya. (*).