Realisasi Kurang 50 Persen

Tarakan (ANTARA Kaltim) - Salah satu indikator keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan pembangunan adalah daya serap terhadap anggaran yang mencapai angka sembilan puluh hingga seratus persen. Sebaliknya tidak terserapnya dengan baik suatu anggaran disebabkan ketidaksiapan dan kematangan si penyelenggara.

Kondisi tersebut tergambar ketika rombongan Komisi Gabungan DPRD Kaltim terdiri atas Arsyad Thalib, Rakhmad Majid Gani, Yefta Berto, Ahmad Abdullah, Masitah, Lelyanti Ilyas, dan Syarif Almahdali berkunjung ke Kota Tarakan, Rabu (13/11).

Wakil Wali Kota Tarakan Suhardjo Trianto mengatakan dari total bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim 2013 untuk Tarakan yakni Rp 103,010,300 miliar, realisasi fisik baru 48,88 persen dan realisasi keuangan 44 persen.

Suhardjo didampingi Asiten I Sekkot Tarakan Budi Priyatno, Asisten IV Wipraptono, dan sejumlah SKPD Kota Tarakan.

Dua puluh tujuh kegiatan tersebut antara lain pembangunan Jalan Amal Lama – Tanjung Batu, Jalan Auter Ringroad, pembangunan Jalan Lestari - Jalan Cahaya Baru – Swaran, pembangunan Jalan Karungan – Jalan Tanjung Pasir, pembangunan Sei Bengawan, Pembangunan saluran Kasuma Bangsa dan  Sungai Pamusian.

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Ahmad Abdullah mengatakan realisasi tersebut dinilai masih jauh dari maksimal, terutama jika dilihat dari sisa waktu yang hanya satu bulan ke depan.

“Harapan dewan tentu penyerapan dana bantuan provinsi melalui APBD Kaltim bisa dimaksimalkan seluruh kabupaten/kota termasuk di Tarakan, karena seluruh program yang telah direncanakan akan berefek kepada masyarakat,”ucap Abdullah.

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi I DPRD Kaltim Yefta Berto. Rendahnya daya serap ini bukanlah kali pertama, sebab tahun lalu juga mengalami hal yang sama dan berdampak pada lambannya pembangunan dalam arti luas di Tarakan.

Poitisi yang juga seorang pendeta itu mengatakan satu-satunya program yang telah 100 persen terealisasi adalah pembangunan puskesmas 24 jam di beberapa kawasan, sedangkan program lainnya masih jauh dari ideal.

“Seharusnya pemerintah bisa melakukan evaluasi secara keseluruhan mengapa persoalan yang sama bisa terulang. Apakah karena perencanaanya kurang matang, kegiatan yang diluar kemampuan atau lainnya. Sebab bantuan anggaran provinsi berdasarkan pengajuan dari daerah. Jadi tidak lucu jika merencanakan program tetapi realisasinya sulit,” kata Yefta.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim Syarif Almahdali mengaku terkejut dengan rendahnya realisasi anggaran provinsi tersebut. Sebab  sebelum dianggarkan bersama dengan TAPD Provinsi Kaltim, semua daerah termasuk Tarakan memberikan berbagai alasan meyakinkan.

 â€œSeharusnya Pemkot Tarakan melakukan komunikasi dengan dewan maupun Pemprov Kaltim, duduk satu meja membicarakan apa-apa yang menjadi persoalan sehingga terhambatnya pelaksanaan program. Jika ini dilakukan kami optimistis semua akan berjalan sesuai rencana,” tegas Syarif.

Anggota DPRD Kaltim Rakhmat Majid Gani mengatakan dari dua puluh tujuh kegiatan tersebut tidak terlihat satupun program kegiatan diperuntukkan sebagai penanggulangan banjir dan perbaikan pemasangan listrik.

“Persoalan banjir di Tarakan sudah mencapai tahap yang perlu ditangani serius sebab ketika banjir otomatis melumpuhkan jalur transportasi yang berarti terhambatnya pula proses ekonomi masyarakat,” kata Majid.

Di samping itu masih ada beberapa kelurahan yang hingga saat ini belum merasakan ‘merdeka’ jika bicara listrik. Padahal listrik merupakan pelayanan dasar kepada masyarakat. Ia berharap pemerintah Tarakan bisa menganggarkannya pada 2014 mendatang. (Humas DPRD Kaltim/adv/bar/met)