"Pengelolaan anggaran pendidikan seharusnya dikelola dengan baik, sehingga ada hal-hal prioritas yang mestinya dikedepankan, seperti infrastruktur pendidikan itu sendiri," kata Hasanuddin, di Samarinda, Selasa.
Ia menjelaskan, belakangan ini DPRD menilai pengelolaan anggaran pendidikan di Kaltim masih didominasi oleh belanja operasional, sehingga belanja infrastruktur mengecil.
Lanjutnya, semestinya pengelolaan anggaran pendidikan tersebut lebih diprioritaskan pada belanja infrastruktur pendidikan, sedangkan untuk belanja operasional porsinya lebih baik dikurangi.
"Ada skala prioritas yang harus diambil dalam pengelolaan anggaran pendidikan, yakni perbesar porsi belanja infrastruktur untuk meningkatkan kuota penerimaan peserta didik," jelas Hasanuddin.
Dikemukakannya, pengelolaan anggaran untuk infrastruktur pendidikan berguna untuk menambah ruang belajar atau ruangan kelas untuk ketersediaan menampung peserta didik baru di sekolah pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).
Hasanuddin menuturkan, DPRD baru saja menerima para mahasiswa Program Doktor Manajemen Pendidikan dari Universitas Mulawarman.
Menurutnya, dari pertemuaan tersebut, DPRD Kaltim mendapatkan masukan berharga tentang bagaimana pengelolan anggaran pendidikan yang bisa diimplikasikan di Provinsi Kaltim dan pengeloaan anggarannya.
"Saya berharap mereka bisa mempertajam ilmunya dengan melakukan penelitian berupa disertasi tentang pengelolaan pendidikan yang ideal di Provinsi Kaltim," katanya.
Hasanuddin mengeaskan, DPRD Kaltim akan mengawal penguatan sektor pendidikan dan terus memantau serta mengevaluasi kinerja Pemprov dalam pengelolaan anggaran pendidikan dengan porsi 20 persen dari total APBD Provinsi Kaltim. (Fan/ADV/DPRD Kaltim)
