Samarinda (ANTARA) - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur meluncurkan dua aplikasi dalam rangka peningkatan kinerja instansi setempat, yakni aplikasi layanan konsultasi kesehatan ikan dan lingkungan yang disingkat Ikan Cakalang dan sistem informasi pengelolaan penangkapan ikan dan nelayan atau Si lokan.
Kedua aplikasi tersebut diperkenalkan secara resmi kepada perwakilan Perangkat Daerah yang hadir di Ruang Rapat DKP Kaltim, Senin.
Kepala DKP Provinsi Kaltim, Irhan Hukmaidy menjelaskan aplikasi tersebut sebagai aksi perubahan Peserta Kepemimpinan Administrator (PKA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Angkatan V Tahun 2022, yaitu Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan PDS, Irma Listiyawati dengan Ikan serta Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Petrijansyah Noor untuk aplikasi Si lokan.
Menurut irhan inisiasi Ikan cakalang diambil karena ingin adanya deteksi dini yang diperlukan untuk penelusuran sejak awal penyakit pada ikan sehingga tidak menyebar lebih luas.
"Memang belum sempurna, tapi paling tidak penyelenggaraan dari aplikasinya nanti bisa terlihat apakah wabah penyakit ikannya memiliki Patogenisitas yang tinggi. Apakah penyakit dan penyebarannya cepat dan menyebabkan kematian cepat juga. Paling tidak, apabila diketahui sejak awal untuk pendeteksian penyakit ikan ini kita bisa menanggulangi penyebarannya,” beber Irhan.
Untuk Si lokan sendiri, lanjutnya, fungsi pemerintah sebagai agent of empowerment dan development. Karenanya, mekanisme dalam Si lokan ini merupakan bisa untuk melihat bantuan hibah dan Bansos yang dilakukan aparatur Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten dan Kota.
“Kita bukan Pemerintah tapi kita pemerintahan. Harus bisa melihat nilai dari aplikasi tersebut. Untuk melihat tumpang tindih alokasi anggaran. Perlu diingat, kita tidak terus menerus memberi bantuan. Kita memberikan bantuan stimulan bukan membantu orang yang tidak pernah memiliki usaha perikanan. Tapi memberi bantuan kepada mereka yang sudah punya usaha,” imbuhnya.
Di tempat yang sama, Irma Sulistyawati menjelaskan Laporan Implementasi Aksi Perubahan ini diharapkan mampu mengakselerasi akuntabilitas manajemen kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur dalam penanganan tindakan kualitas lingkungan yang merupakan sistem peringatan dini untuk mengurangi resiko terjadinya wabah penyakit ikan.
“Kondisi yang diinginkan pada jangka waktu kedepan yaitu mengoptimalkan Ikan Cakalang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur sebagai sarana antisipasi dan tindakan pengendalian terhadap penyebaran wabah penyakit ikan dan lingkungan perairan,” urainya.
Sedangkan Petrijansyah Noor menambahkan tiap Perangkat Daerah nantinya harus berkoordinasi satu sama lain untuk bantuan hibah agar tidak tumpang tindih pemberiannya. SI lokan hadir untuk mendata Informasi Pengelolaan Penangkapan Ikan dan Kenelayanan agar tercatat dengan baik.
“Tujuan pemberian bansos harus spesifik dan telah ditetapkan yakni hanya untuk pelaku usaha perikanan dan kelautan. Jadi jangan sampai ada tumpang tindih misalnya sudah dapat bansos dari perikanan, nanti dapat lagi dari dinas lain, itu diharapkan jangan sampai terjadi lagi,” jelasnya. ***3***
