Samarinda (ANTARA) - Wali Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Andi Harun menepis informasi kebijakan baru yang akan diterapkan Pemkot Samarinda untuk melakukan pemotongan insentif guru honor dari Rp 700 ribu menjadi Rp 250 rubu.
"Informasi itu tidak benar jika pemkot berencana memotong insentif. Namun kami akui saat ini sedang dilakukan pengkajian beberapa hal terkait insentif guru honor," kata Andi Harun di Samarinda, Sabtu.
Dia menjelaskan saat ini pihaknya masih mencari data yang valid terkait kesesuaian aturan Perwali Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif. Pihaknya ingin tahu apakah guru yang telah menerima tunjangan profesi guru (TPG) berhak mendapatkan insentif atau tidak.
"Untuk penerimaan insentif guru honor tetap seperti perwali yang ada, Rp700 ribu. Semua masyarakat harus mendukung penatakelolaan keuangan yang baik untuk menghindari adanya temuan," ujar Andi Harun.
Andi tidak ingin ada guru yang menerima secara dobel. Sudah mendapat TPG, tetapi juga menerima insentif.
Apabila memang hal tersebut terjadi dan dari sisi aturan diperbolehkan, maka pihaknya akan kembali mengkajinya.
"Pihak pemkot tetap mengutamakan guru yang tidak menerima TPG untuk menerima hak insentif," jelas Andi Harun.
Selain itu, Pemkot juga menemukan beberapa guru yang telah pindah ke daerah lain. Namun SKnya masih bertahan dan masih menerima insentif. Terutama guru honor di sekolah swasta.
"Mau tidak keuangan kita seperti itu, Kami sekarang sedang mendata sekolah-sekolah swasta. Ada sekolah hampir semua menggantungkan perjalanan sekolahnya itu dari uang negara," kata Andi.
Sehingga, pihaknya juga tengah mendata sekolah swasta yang mampu. Bagi sekolah swasta yang mampu, pihaknya akan meninjau ulang pemberian insentif guru honor tersebut.
Mantan Wakil Ketua DPRD Kaltim ini mengungkapkan, jika APBD Kota Samarinda meningkat, pasti pihaknya berupaya untuk meningkatkan insentif guru.
Sehingga, ia meminta kepada pihak tidak bertanggungjawab yang menyebarkan hoaks di media terkait insentif guru yang dipotong, untuk tidak dibelokkan atau perlu ada klarifikasi.
Sementara itu, Komisi IV DPRD Samarinda menggelar pertemuan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda membahas masalah intensif guru honorer tersebut.
Kepala Disdikbud Samarinda Asli Nuryadin mengatakan pihaknya belum bisa memberikan jawaban atas masalah tersebut. Sebab, Disdikbud Samarinda hanya mengimplementasikan anggaran yang sudah ditetapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Samarinda.
“Jadi saya tidak bisa memberikan komentar yang detail, karena saya belum tahu angkanya. Karena misalnya nanti saya ngomong dikurangi sekian, tapi angkanya muncul full kan enggak bisa juga. Saya belum tahu pasti angka itu sebelum diketok DPRD dan TAPD,” jawab Asli Nuryadin.
Asli Nuryadin menjelaskan penerima insentif di Samarinda terdiri atas guru honorer yang tersebar di sekolah negeri dan swasta mulai jenjang PAUD, SD, hingga SMP.
Dari total guru dan tenaga kependidikan (GTK) honor di seluruh sekolah negeri (TK, SD, SMP, SKB/PLA) sebanyak 2.486 orang, 2.319 di antaranya sudah menerima insentif. Sisanya sebanyak 167 orang belum menerima insentif.
Kemudian untuk di sekolah swasta (PAUD/KB/TK/TPA/TPQ, SD, SMP, PKBM), total guru dan tenaga kependidikan sebanyak 4.164. GTK yang menerima intensif sebanyak 3.826 orang dan yang belum menerima sebanyak 336.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti menegaskan, pihaknya akan terus mendorong dan mengupayakan agar insentif untuk guru maupun tenaga kependidikan tetap diberikan. Tidak dikurangi, apalagi dihapus.
“Perlu ada keberpihakan dari Pak Wali Kota untuk peningkatan SDM. Tidak melulu membangun infrastruktur,” ujar Puji Astuti.(Advertorial)
