Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, berupaya mencetak perempuan setempat lebih tangguh, karena angka partisipasi perempuan dalam ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan di kabupaten tersebut masih rendah.
"Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Berau masih di angka 56,48. IDG merepresentasikan partisipasi perempuan dalam ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan," ujar Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Berau Rabiatul Islamiah dalam rilisnya, Rabu.
Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada 2021 sebesar 87,76 dari angka standar maksimal 100, sehingga capaian ini menunjukkan kualitas hidup dari sisi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi perempuan cukup tinggi, namun sayangnya, tingginya kualitas hidup tersebut tidak diiringi dengan capaian IDG.
Minimnya keterwakilan perempuan sebagai pemimpin, katanya, membuat organisasi maupun institusi kurang memiliki sudut pandang perempuan, sehingga berpengaruh pada penyusunan kebijakan yang tidak berpihak pada perempuan.
Sebagai upaya mencetak perempuan tangguh, maka pihaknya menggelar "Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Pedesaan" di Tanjung Redeb, Berau, selama tiga hari, yakni pada 23-25 Agustus 2022.
Peserta pelatihan adalah perwakilan dari 26 kampung (desa) di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur. Selama pelatihan, mereka belajar dan berdiskusi tentang materi kesetaraan gender dan kepemimpinan.
Pelatihan ini dilakukan kerja sama dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dan Rimbawan Muda Indonesia Bogor. Pelatihan sebagai langkah awal mendorong Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan, khususnya untuk pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang lestari.
"Pelatihan ini merupakan langkah awal dalam membangun kesadaran kesetaraan gender, karena perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama dalam akses, partisipasi, kendali, dan manfaat dari pembangunan," kata Merry Tobing, Spesialis Gender dan Penghidupan YKAN.
Untuk itu, peserta yang hadir diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik atas kesetaraan partisipasi perempuan dalam ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan.
"Harapannya adalah suara perempuan, permasalahan perempuan, dan kebutuhan perempuan dapat terakomodasi, kemudian diaktualisasikan dalam program dan penganggaran di kampung mereka," ucap Merry.
