Peneliti : Peluang Politik Uang Pilgub Kaltim Tinggi

Peneliti dari Citra Publik Indonesia (CPI) Fitri Hari saat menyampaikan hasil survei terkait Golput dan 'Money Politic' pada Pilgub Kaltim (Amirullah/ANTARA)

Berdasarkan hasil survei yang kami lakukan, potensi terjadinya `money politic` pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim cukup tinggi,"

Samarinda (ANTARA Kaltim) - Peneliti dari Citra Publik Indonesia (CPI) grup Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Fitri Hari menyatakan, potensi terjadinya `money politic` atau politik uang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur 2013-2018 cukup tinggi.

"Berdasarkan hasil survei yang kami lakukan, potensi terjadinya `money politic` pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim cukup tinggi," ucap Fitri Hari di Samarinda, Jumat.

Survei itu kata Fitri Hari dilakukan di seluruh kabupaten/kota di Kaltim dengan menggunakan metode `multistage random sampling` dan `margin of error` sebesar 3,5 persen.

"Selain melakukan survei tentang golput atau masyarakat yang tidak memilih, kami juga melakukan riset terkait kemungkinan politik uang pada Pilgub Kaltim dengan mewawancarai 800 responden dari seluruh kabupaten/kota di Kaltim," kata Fitri Hari.

"Pada survei yang kami lakukan dengan mengajukan pertanyaan apakah pemberian sejumlah uang atau barang dari pasangan tertentu mempengaruhi pilihan mereka, sebanyak 53 persen menyatakan terpengaruh, 39 persen mengaku tidak terpengaruh dan 7,9 persen tidak menjawab," ungkap Fitri Hari.

Survei juga dilakukan kata Fitri Hari dengan menanyakan jenis pemberian yang dapat mempengaruhi pilihan masyarakat.

"Sebagian besar responden yakni mencapai 71,1 persen menginginkan pemberian berupa uang, 21,7 persen berupa sembilan kebutuhan pokok dan 4 persen menyatakan dalam bentuk lainnya bisa berupa barang elektronik dan lain-lain," kata Fitri Hari.

Dari survei itu lanjut Fitri Hari, CPI dan LPI menemukan beberapa indikator penyebab `money politic` tinggi yakni, pemberian ketika hendak melakukan pencoblosan dinilai wajar, kedua, masyarakat menilai pemberian sejumlah uang atau barang itu sudah muncul sejak adanya pemilihan umum secara langsung.

"Berdasarkan hasil survei ini, kami memberikan rekomendasi kepada penyelenggara dan kontesta pemilihan Gubernur Kaltim harus waspada dan bersatu padu memerangi `money politicseperi mengadakan `ronda antimoneypolitics` pengawasan ketat oleh innstansi penyelenggara dan pengawas pemilu," ungkap Fitri Hari. (*)