Pangkalpinang (ANTARA) - Komisi VI DPR RI memberikan apresiasi terhadap terobosan yang dilakukan Kementerian BUMN dan Forum Human Capital Indonesia (FHCI) dalam menerapkan program bersama dalam perekrutan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun 2022.
Apresiasi itu disampaikan sejumlah anggota Komisi VI DPR RI dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima dengan pengurus FHCI di Jakarta yang digelar secara hybrid, Selasa.
Rapat tersebut dihadiri Deputi Bidang SDM TI Kementerian BUMN Tedi Bharata, Ketua Umum FHCI Alexandra Askandar, Dharma Syahputra (Sekjen FHCI), Siti Inda Suri (Wasekjen FHCI), Andus Winarno (Asdep MSDM), Sofyan Rohidi (Direktur Eksekutif FHCI), dan Nina Kurnia Dewi (Koordinator Komunikasi Publik FHCI).
Dalam rapat dengar pendapat itu, Ketua Umum FHCI Alexandra Askandar menjelaskan mengenai peranan organisasi dan sejumlah program yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM BUMN, termasuk mendukung lahirnya calon-calon sarjana berkualitas melalui Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB).
Kemudian, FHCI juga memberikan kesempatan bagi generasi muda Indonesia untuk berkarir dan berkontribusi di BUMN dengan menggelar program Rekrutmen Bersama BUMN (RBB). Rekrutmen itu terdiri dari RBB Reguler, RBB Papua dan RRB Penyadang Disabilitas.
Untuk tahap selanjutnya dari rekrutmen bersama tersebut, dalam rangka meningkatkan nasionalisme dan cinta Tanah Air, FHCI juga akan mengikutsertakan pegawai BUMN dalam Program Bela Negara melalui kerja sama dengan TNI.
Selain wawasan kebangsaan dan cinta Tanah Air, dalam program itu juga akan diberikan materi tentang core value AKHLAK BUMN, pencegahan radikalisme, pencegahan korupsi dan bahaya narkoba.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima memberikan apresiasi dan respon positif mengenai berbagai kebijakan dan program peningkatan kualitas SDM BUMN melalui Kementerian BUMN dan FHCI tersebut, terutama dalam perekrutan yang dinilai membuka luas kesempatan kerja di tengah era pandemi dan pascapandemi.
Dalam perekrutan tersebut FHCI diminta untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan, termasuk mempertimbangkan kebijakan afirmatif terkait kewilayahan seperti daerah 3T, daerah terdampak bencana, bahkan faktor gender perempuan.
Selain itu, Komisi IV DPR RI juga mengimbau agar BUMN ikut terus mengembangkan semangat Pancasila.
