Samarinda (ANTARA Kaltim)- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus cerdas menghadapi tantangan potensi urbanisasi di Kaltim, baik yang datang dari desa ke kota maupun dari luar Kaltim.
"Memang banyak faktor dan alasan mengapa mereka memutuskan untuk pindah pada kota-kota tertentu, baik itu ibukota provinsi Kaltim seperti Samarinda maupun Kota Balikpapan dan kota-kota lain di Kaltim," sebut Wakil Ketua DPRD Kaltim Yahya Anja.
Yahya mengatakan, umumnya alasan kepindahan mereka seperti ajakan dari sanak saudara yang telah lebih dulu tinggal di kota. Adanya jumlah lapangan pekerjaan yang lebih banyak di kota, atau pendapatan yang rendah di desa yang berakibat pada rendahnya tingkat perekonomian.
"Umumnya karena alasan perekonomian, mereka ingin memperbaiki perekonomian dan meningkatkan taraf hidup. Namun demikian, bagi kota yang menjadi tujuan harus waspada menghadapi tantangan yang tak hanya memberi keuntungan namun juga dampak negatif yang wajib ditanggulangi," kata Yahya.
Yahya khawatir apabila warga yang memutuskan urbanisasi tidak memiliki kemampuan untuk bersaing. Ini yang dapat menimbulkan dampak negatif. Ketidakmampuannya bersaing karena minimnya kemampuan akan menambah daftar pengangguran sehingga kriminalitas berpotensi meningkat.
"Namun ada keuntungan lain bagi kota, seperti pemenuhan sumber daya manusia atau meningkatnya perkembangan usaha mikro. Hal ini akan secara otomatis meningkatkan pendapatan daerah akibat tingginya aktivitas ekonomi. Selain itu pertumbuhan ekonomi juga meningkat," papar Yahya.
Namun demikian dampak buruk urbanisasi disebutnya juga harus bisa ditekan. Bila perlu pemerintah perlu mengontrol urbanisasi dengan mengoptimalkan potensi desa.
"Urbanisasi merupakan sebuah tradisi, sulit dihindari. Yang perlu dipahami adalah kesiapan diri untuk melakukan urbanisasi semisal dengan ilmu, kemampuan dan tujuan yang jelas. Jadi jangan hanya sekadar ingin mengubah nasib namun tidak didukung skill dan pengetahuan yang memadai," katanya. (Humas DPRD Kaltim/adv/lia/met)
