Nunukan (ANTARA Kaltim)- Anggota DPRD Kaltim Andarias P Sirenden menyayangkan bantuan keuangan dari Pemprov Kaltim tidak mampu diserap secara optimal oleh Pemkab Nunukan. Akibatnya, anggaran tersebut menjadi silpa dan harus kembali ke kas daerah.
Sejumlah program pembangunan yang tidak terealisasi tentu memiliki banyak dampak dan yang paling merasakan adalah masyarakat. Karena itu, hal semacam ini diharapkan tidak terulang di masa mendatang. “Ada beberapa program yang realisasi fisiknya nol persen. Ini ‘kan hal yang menyedihkan,†kata Andarias di sela-sela kunjungan kerja gabungan komisi DPRD Kaltim ke Nunukan, Rabu (8/5) lalu.
Ia mencontohkan, program yang tidak mampu diserap secara maksimal dari APBD Kaltim 2012 di antaranya, pembangunan tower jaringan telekomunikasi di Krayan Selatan. Realisasi fisik program ini hanya 33 persen. Kemudian, peningkatan Jalan Atap-Kunyit sepanjang 13 kilometer hanya terealisasi 30 persen dan sertifikasi lahan pertanian 23 persen.
Parahnya, progam peningkatan Jalan Bhayangkara Atap-Sembakung realisasi fisiknya nol persen. Padahal, alokasi anggaran untuk proyek tersebut sebesar Rp 2,45 miliar. Program lain yang tidak mampu direalisasikan atau nol persen realisasi fisiknya adalah proyek peningkatan jalan di Mansalong, peningkatan Jalan Pembeliangan, pembangunan badan Jalan Long Bawan-Long Layu, dan peningkatan Jalan Tanjujng Batu-SMK Nunukan.
Kondisi ini tentu akan mempengaruhi terhadap anggaran bantuan kepada Pemkab Nunukan di tahun depan. Karena salah satu alasan kuat dalam memberikan bantuan adalah kesiapan dari daerah untuk melaksanakan program-program yang mereka ajukan sebelumnya.
Hal senada disampaikan anggota DPRD Kaltim, Masittah. Ia mengatakan, minimnya serapan anggaran ini merupakan pelajaran bagi daerah lain agar lebih mementingkan kemampuan daerah dalam merealisasikan program yang dicanangkan. Tidak hanya semangat meminta bantuan untuk program-program besar, yang pada akhirnya juga kurang terserap.
“Anggaran yang diberikan ternyata banyak tidak terealisasi secara optimal. Bayangkan kalau anggaran tersebut digunakan untuk program pelayanan masyarakat di daerah lain dan terealisasi secara maksimal, pasti akan sangat berarti,†tutur Masittah.
Penundaan tersebut tentunya akan berakibat kepada lambannya pembangunan dalam arti luas. Anggota DPRD Kaltim lainnya, Leliyanti Ilyas menyebutkan, salah satu faktor tidak terealisasinya sejumlah proyek pembangunan di Nunukan, karena kurang profesionalnya perusahaan-perusahaan pemenang tender atau rekanan.
“Pemkab Nunukan telah melakukan upaya dengan lelang terbuka, terhadap sejumlah program pembangunan sabagaimana ketentuan yang berlaku. Namun sayangnya pihak yang terpilih menjadi pemenang tender malah tidak mampu melaksanakan tepat waktu,†imbuhnya.
Tidak hanya Nunukan, dalam proses pemilihan pemenang tender di daerah lain hendaknya lebih meneliti tentang profesionalisme ketimbang harga murah yang ditawarkan. Sebab ini akan berpengaruh kepada proses akhir dari pelaksanaan proyek. (*)
