Balikpapan (ANTARA) - Menurut data Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan setidaknya ada 4 ribu pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Minyak yang terdampak kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) selama masa wabah COVID-19 ini.
Hingga September lalu, mereka sudah mendapatkan bantuan keuangan sebagai bantuan sosial (bansos) dari Pemkot.
“Dari arahan Pak Wali Kota tempo hari, semua yang statusnya UMKM kita akomodasikan. Untuk itu ada verifikasi data ulang,” kata Kepala Dinas UMKM, Koperasi, dan Perindustrian Kota Balikpapan Adwar S Putra.
Selain itu para pelaku UMKM juga mendapatkan Bantuan Pemerintah Usaha Mikro (BPUM) dari pemerintah pusat.
“Di Balikpapan ada 3 ribuan penerimanya. Kita dapat data dari Disperindagkop Kaltim yang sebelumnya dapat data dari pusat,” kata Adwar.
Sebelumnya para pengusaha UMKM ini mendaftar sendiri melalui sistem daring. Dinas di tingkat provinsi dan kemudian kota mendapat salinannya untuk membantu verifikasi.
BPUM bersyarat bahwa pengusaha UMKM yang bersangkutan memiliki izin usaha sesuai persyaratan usahanya, sedang tidak punya utang di bank.
“Besar bantuan yang diberikan berupa uang tunai Rp1,2 juta,” kata Adwar lagi.
Pemanfaatan Data
Sementara itu Kementerian Sosial (Kemensos) terus memperbaiki integritas data penduduk agar penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.
“Kemensos berkolaborasi dengan Ditjen Dukcapil untuk pemadanan data,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Harry Hikmat dalam dialog secara daring akhir pekan ini.
Kolaborasi dan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) kini melengkapi data Kemensos hingga NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).
Data juga tersedia dalam bentuk digital sehingga masyarakat dapat terlibat untuk memantau keshahihan data tersebut.
“Kemensos berupaya memperbaiki integritas data dengan cara masyarakat kita ajak mengecek data bansos. Bahkan masyarakat bisa usul, juga menyanggah saat data tidak sesuai,” kata Hikmat lagi.
Lebih jauh, menurut Hikmat, kini data juga dilengkapi geo tagging untuk keluarga penerima bansos. Artinya dengan data itu, di mana lokasi dari alamat yang tertulis di KTP atau Kartu Keluarga bisa diperlihatkan di peta.
Dengan demikian, hanya yang layak yang menerima bantuan dan program bisa tepat sasaran.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena sepakat bahwa dalam pendataan dan verifikasinya melibatkan
semua pihak, dari pusat hingga tingkat RT RW. Sinergi dari semua pihak itu diharapkan bisa menghasilkan data kependudukan yang valid dan sahih.
Dengan data yang benar maka bantuan dapat diberikan dengan tepat dan bisa diharapkan memberi dampak yang diinginkan.
Apalagi, seperti dikatakan Direktur Bisnis Mikro Bank BRI, Supari, bahwa bansos sebenarnya sudah tidak lagi diterima bantuan melainkan sebagai program intervensi, bagian dari pemberdayaan kepada masyarakat miskin dan rentan, apalagi di situasi wabah COVID-19 sekarang.
BRI adalah bank yang ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan dana bansos. Supari menambahkan, BRI juga adalah bank yang fokus pada pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
BRI sudah menyalurkan bansos bagi 6,1 juta keluarga penerima manfaat.
