Samarinda (ANTARA) - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim M Syirajudin mengatakan pihaknya akan membantu permasalahan desa dalam peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) dengan menjajaki terlebih dahulu.
"Harus diketahui terlebih dahulu permasalahan desa dalam peningkatan status IDM, misalnya minimnya infrastruktur, maka DPMPD akan membantu pemenuhannya," katanya saat membuka rapat teknis Pembangunan Kawasan Perdesaan di Samarinda,Kamis.
Misalnya diketahui untuk membuka keterisoliran akses antar desa butuh jembatan, DPMPD membangunkan jembatan dan sebagainya. Tentunya hal itu juga didukung oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkup Provinsi Kaltim.
Dengan demikian katanya mimpi Gubernur Kaltim agar tidak ada lagi desa sangat tertinggal dan tertinggal di Kaltim bisa terwujud. “Tanpa dukungan dan langkah nyata, sulit diwujudkan karena masalah pembangunan desa cukup berat dan kompleks,” katanya.
Syirajudin berharap dengan adanya rapat teknis tersebut instansi membidangi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan kabupaten/kota se Kaltim memberi sumbangan pemikiran agar secara bertahap IDM dapat ditingkatkan.
Pada rapat teknis tersebut pakar pembedayaan masyarakat desa/kelurahan, Musa Ibrahim menyarankan pentingnya mengagendakan pelatihan pra kepala desa bagi calon kepala desa yang akan mengikuti pemilihan.
“Ini penting agar kepala desa paham tugasnya apa. Sedangkan yang tidak terpilih bisa menjadi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) atau jadi masyarakat yang paham urusan pemerintahan desa,”katanya.
Selain itu dia juga menyarankan DPMPD Provinsi maupun DPMD/K kabupaten mengarahkan desa agar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) menyesuaikan visi misi Gubernur dan Bupati agar ada daya dorong dari desa.
“Boleh dicek pasti tidak sama. Seharusnya desa mendukung kabupaten dan kabupaten mendukung provinsi dan seterusnya,”tegasnya.
Sementara terungkap dalam rapat teknis pembangunan kawasan perdesaan tersebut bahwa pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (P3MD) terdapat beberapa permasalahan diantaranya lambat salur Dana Desa. Hal itu disebabkan keterlambatan terbitnya Perbub pencairan Dana Desa, keterlambatan verifikasi di kecamatan dan kabupaten.
Sedangkan untuk pembangunan kawasan perdesaan dijumpai kendala belum adanya komitmen daerah dalam pengembangan kawasan daerah.
