Balikpapan (ANTARA Kaltim) - Sesuai penegasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh, ujian nasional di Kalimantan Timur tetap harus dimulai Kamis (18/4) dengan solusi diizinkan memfotokopi naskah soal.
"Untuk sekolah yang belum menerima soal, akan difotokopikan di Unmul (Universitas Mulawarman). Bagi sekolah yang jauh di kecamatan, Dinas Pendidikan setempat diizinkan memperbanyak sesuai kebutuhan dengan diawasi oleh aparat keamanan," kata Syaiful Bahri, Wakil Ketua Komisi X DPR RI mengutip pembicaraan per telepon dengan Menteri Muhammad Nuh, Rabu (17/4) malam.
Syaiful berbicara per telepon dengan Menteri M Nuh di depan hadirin rapat dengar pendapat Komisi X dengan Kepala Dinas Pendidikan Kaltim, Sekretaris Kota Balikpapan Sayid MN Fadli, anggota DPRD Balikpapan, tokoh lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh pendidikan di Balaikota Balikpapan.
Unmul atau Universitas Mulawarman adalah pos pengawasan ujian nasional untuk seluruh Kalimantan Timur.
Hingga pukul 22.00 Wita, dari 333 sekolah menengah atas, madrasah aliyah, dan sekolah menengah kejuruan di Kaltim, masih 169 sekolah yang belum menerima soal-soal UN.
"SMAN 10 Samarinda bahkan belum menerima selembar pun soal," kata Kepala Dinas Pendidikan Kaltim Musyahrim. SMAN 10 Samarinda adalah salah satu sekolah terbaik di Benua Etam dan menjadi pilihan utama para orangtua untuk menyekolahkan anaknya.
Di Balikpapan, masih ada 9 sekolah yang belum mendapatkan jatah soal ujian nasional.
Di sisi lain, sebelum berkomunikasi dengan Menteri M Nuh, Pemkot Balikpapan dan Pemkot Samarinda telah mengumumkan tidak akan melaksanakan ujian nasional sampai semua naskah soal diterima lengkap oleh sekolah.
Hadirin dengar pendapat juga meminta Komisi X menyampaikan bahwa lebih baik ujian nasional ditunda hingga Senin (21/4) saat semua soal sudah sampai ke sekolah-sekolah.
"Saat ini kan kita seperti menunggu istri melahirkan," seloroh Subiyanto, Ketua Dewan Pendidikan Kota Balikpapan, yang disambut tawa hadirin dan mencairkan ketegangan yang meliputi rapat sejak awal.
Dari laporan-laporan yang disampaikan kepadanya, Syaiful mengakui, dalam kondisi saat ini ujian nasional riskan dilaksanakan di Kaltim karena justru bisa menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. (*)
