Babulu, Kaltim (ANTARA) - Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, menilai pendampingan dari Program P2KPM mampu meningkatkan sumber daya manusia (SDM) desa.
"Secara umum, pendampingan dan bantuan keuangan Rp6 miliar untuk 30 desa di PPU dari Program Pembangunan, Pemberdayaan Kelurahaan dan Perdesaan Mandiri (P2KPM) PPU bagus dan tepat sasaran," ujar Ketua Apdesi Kabupaten PPU Abdul Zais di Babulu, Rabu.
Program ini tepat sasaran karena yang menentukan penggunaan anggaran untuk pelatihan guna meningkatkan kapasitas SDM, diputuskan sendiri oleh desa berdasarkan hasil musyawarah desa (musdes) yang dihadiri semua elemen masyarakat.
Salah satu contohnya adalah pelatihan membatik yang dilakukan di Desa Bangun Mulya, Kecamatan Waru, yang sampai saat ini kegiatan membatik di desa itu masih jalan.
Bahkan desa tersebut sudah mampu membuat batik khas PPU dengan nama Batik Tulis Sekar Buen. Produk batik ini bukan hanya merambah pasar lokal, tapi sudah ke nasional karena dilakukan penjualan secara daring melalui startup dan medsos.
"Di desa saya misalnya, dari anggaran Rp200 juta tahun lalu, kami gunakan untuk tiga pelatihan, yakni pelatihan membuat bubuk cabai dan pengadaan alat, pelatihan barista dan peralatannya, serta pelatihan menjahit dan peralatannya," ujarnya.
Zais yang juga Kepala Desa Babulu Darat, Kecamatan Babulu ini melanjutkan, dari hasil pelatihan ini berdampak pada meningkatnya SDM desa, bahkan mampu menambah pendapatan rumah tangga pesertanya.
Hal ini terjadi karena peserta langsung mempraktikkan hasil pelatihan, seperti peserta pelatihan barista, sampai saat ini masih membuka warung kopi, sehingga hal ini mampu menambah penghasilan rumah tangga.
Kemudian untuk pelatihan membuat bubuk cabai, sampai saat ini pun pesertanya masih memproduksi, namun untuk jumlah yang diproduksi masih tergantung permintaan pembeli atau permintaan pasar.
Sedangkan untuk pelatihan menjahit, diakuinya memang tidak semua peserta melanjutkan keterampilan tersebut, karena tidak semua penjahit mendapat pesanan jahitan.
"Untuk itu, saya berharap kepada Pemkab PPU melakukan intervensi, yakni dinas terkait mengarahkan agar untuk perlengkapan seragam sekolah seperti dasi, bed, dan papan nama dijahitkan ke penjahit yang sudah dilatih," saran Zais.
Sedangkan untuk bantuan keuangan yang senilai Rp200 juta tahun ini, lanjut dia, sekarang baru dilakukan pramusdes sehingga belum diputuskan digunakan untuk peningkatan kapasitas apa saja.
"Namun yang pasti, dari bantuan keuangan Rp200 juta itu, Rp50 juta untuk beasiswa program Sarjana Membangun Desa, sedangkan yang Rp150 juta untuk pelatihan yang mengacu pada prudes (produk unggulan desa)," ucap Zais.
Ia mengaku tidak bisa memutuskan bentuk pelatihan tahun ini apa, karena masih menunggu hasil musdes beberapa hari ke depan, karena musdes yang dihadiri semua elemen masyarakat desa merupakan keputusan akhir yang akan dijalankan pemerintah desa.
