Pemprov Kaltim segera bentuk desa cerdas

Kepala DPMPD Provinsi Kaltim M Syirajudin (Antaranews Kaltim/ M Ghofar)

Formulir usulan berupa pernyataan minat dan komitmen sebagai desa cerdas, dapat diunduh melalui tautan yang segera disampaikan ke pemerintah kabupaten,

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sedang melakukan pemetaan untuk membentuk desa cerdas (smart village), guna mendukung terwujudnya 3.000 desa cerdas secara nasional pada 2024.

"Kementerian Desa menargetkan tahun 2024 setidaknya terdapat 3.000 desa cerdas di Indonesia, sehingga di Kaltim juga ada beberapa yang akan menjadi desa cerdas," ujar Kepala DPMPD Provinsi Kaltim M Syirajudin di Samarinda, Minggu.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim selaku instansi yang menangani desa, katanya, mendapat kepercayaan melakukan pemetaan ke desa-desa guna mempersiapkan desa cerdas.

Ia belum bisa memastikan berapa jumlah desa yang harus disiapkan untuk menjadi desa cerdas guna berkontribusi dari target 3.000 tersebut, namun ia memastikan ada kuota untuk Kaltim dalam berkontribusi mewujudkan target ini.

Dijelaskannya, pemilihan desa cerdas dilakukan dari bawah, yakni dengan melakukan seleksi terhadap usulan desa yang memiliki minat dan komitmen menjadi desa cerdas.

"Formulir usulan berupa pernyataan minat dan komitmen sebagai desa cerdas, dapat diunduh melalui tautan yang segera disampaikan ke pemerintah kabupaten," kata Iyad, panggilan akrabnya.

Proses pemilihan desa cerdas dilaksanakan secara swakelola oleh Pusat Pengembangan Daya Saing Kemendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) bekerja sama dengan perguruan tinggi.

Sedangkan penilaian pemilihan desa didasarkan pada berbagai prasyaratan, seperti tersedianya jaringan listrik, infrastruktur internet desa, bangunan atau ruang yang disiapkan di desa.

Bangunan atau ruang tersebut bisa berupa balai desa, pusat pelatihan, dan lainnya dengan akses internet gratis untuk masyarakat sebagai ruang digital maupun ruang untuk komunitas.

"Prasyarat lainnya adalah adanya minimal satu kader digital desa, pengalokasian anggaran untuk mendukung pembiayaan operasional kegiatan desa cerdas pada tahun ketiga dan seterusnya, untuk operasional dan kegiatan terkait," katanya.