Samarinda,(ANTARA Kaltim) Anggota Komisi III DPRD Kaltim, HM Darlis Pattalongi berpendapat, pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur ke depan perlu perencanaan lengkap (konprehensif) dan menyeluruh (holistik), sehingga manfaatnya bisa maksimal dan masyarakat tidak ada yang dirugikan.
“Saya setuju dengan Dinas PU Kaltim, dana kita sedikit, belum lagi ikut cawe-cawe tanggung jawab pemerintah pusat. Agar manfaat pembangunan infrastruktur ke depan bisa maksimal dan rakyat tak ada yang dirugikan, maka perlu perencanaan yang lebih lengkap dan menyeluruh,†Darlis Pattalongi, Rabu (7/11) kemarin, menanggapi realisasi pembangunan infrastruktur di Kaltim, khususnya jalan dan jembatan.
Ketua DPW PAN Kaltim ini mencontohkan, pembangunan Pelabuhan Peti Kemas di Palaran adalah contoh pembangunan infrastruktur tanpa perencanaan lengkap dan menyeluruh.
Dapat dibayangkan, pemerintah membangun pelabuhan peti kemas, tapi prasarana jalannya tidak dipersiapkan lebih dulu.
“Gudangnya jauh di hulu. Pelabuhan peti kemasnya beroperasi, akhirnya menggunakan jalan penduduk, mau tidak mau ya rusak parah. Begitu masyarakat protes, menutup jalan, mereka berhadapan dengan aparat keamanan. Padahal jalan tersebut sebenarnya bukan untuk jalan truk-truk peti kemas,†kata wakil rakyat asal Dapil III Kukar-Kubar kelahiran Sengkang, 23 Agustus 1972 tersebut.
Ia menceritakan, di Kalsel, pelabuhan peti kemas melewati jalan khusus, tidak melalui jalan penduduk. Kelas jalannya juga khusus, sehingga tidak cepat rusak. Beda dengan di Palaran. Ini akibat perencanaan tak lengkap dan sepotong-sepotong.
Demi kepentingan perencanaan yang baik, pada rapat di Komisi III dirinya pernah mengusulkan agar ada neraca infrastruktur di Kaltim, sehingga apa yang sudah dilakukan pemerintah provinsi tahun ini bisa bersinergi dengan apa yang bakal dilakukan lima tahun mendatang.
“Jadi tidak berdiri sendiri, hanya mengakomodir keinginan pemerintah yang memimpin selama lima tahun saja,†kata politisi yang juga Ketua KAHMI Kaltim dan Ketua Alumni Fahutan Universitas Mulawarman tersebut.
Menyangkut kucuran anggaran dari APBN, Darlis Pattalongi mempertanyakan apa indikator dalam menentukan besaran anggaran pusat untuk pemerintah provinsi? Berdasarkan jumlah penduduk kah? Luas wilayah kah? atau LHR kah?
Menurut dia, kalau tolak ukurnya jumlah penduduk, kalau nanti dibuatkan jalan bagus siapa yang lewat? Karena penduduknya sedikit. Namun ada daerah penduduknya sedikit, tapi infrastrukturnya bagus. Contoh di Madura, persebaran penduduknya kurang lebih di Kaltim, tapi di sana ada jalan mulus 400 kilometer dibiayai APBN. Di Bali juga begitu.
“Ini yang kemudian memunculkan penilaian pusat tak adil terhadap Kaltim. Sumber daya alam Kaltim diperas untuk menghasilkan PDRB besar, namun dana yang pulang minim sekali. Provinsi ini sudah menghasilkan besar, yang kembali dalam bentuk anggaran infrastruktur sangat kecil,†kata anggota Dewan yang sekarang banyak diminta menjadi saksi pernikahan tersebut.
“Apakah karena faktor lobi. Kalau memang karena lobi, gak perlu gubernur dan timnya lelah memberi penjelasan kepada Menteri PU dan DPR RI, cukup ngopi dengan jajaran pemerintah pusat di Senayan. Tapi apa karena lobi itu? Seringkali gemas kita dibuat oleh sikap pemerintah pusat,†tambah Darlis.
Padahal sumbangan yang diberikan Kaltim ke nasional juga berdampak buruk bagi provinsi ini. Namanya menghasilkan banyak uang dari sumber daya, pasti ada implikasi negatifnya. Salah satu contoh, jalan di Kaltim cepat rusak, juga akibat eksploitasi sumber daya alam. Truk-truk batu bara lewat, truk alat berat, banjir membuat jalan terendam dan banyak dampak buruk lainnya.
Kerusakan infrastruktur di Kalimantan Timur banyak disumbang akibat eksploitasi sumber daya alam secara masif. Dia berharap pemerintah pusat membuka mata, karena kerusakan infrastruktur bukan semata karena masalah teknis, tapi juga dampak eksploitasi sumber daya alam tadi.
“Kita juga berharap pusat melaksanakan tanggung jawabnya. Jangan perbaikan dan pembangunan infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya, APBD provinsi yang diminta membiayai. Jangan seperti itu lagi. Harus APBN yang mendanai, karena itu menjadi tanggung jawab nasional,†kata mantan Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim tersebut. (adv/mir)
