Menurut Demmu berdasarkan laporan warga setempat justru pengguna jalan tersebut didominasi kendaraan dengan plat nomor dari luar pulau.
Pria yang akrab disapa Bahar itu meminta agar pemerintah tidak menutup mata atas apa yang terjadi.
Menurut pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II itu, seharusnya pemerintah khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim melakukan monitoring. Bahkan mendatangi perusahaan yang masih menggunakan kendaraan berplat bukan dari Kaltim.
Bahar mengatakan kendaraan yang berplat di luar Kaltim itu tak membayar pajak untuk daerah. Akhirnya berdampak pada beban jalan yang dilintasi hingga kerusakan semakin parah.
Politisi dari Fraksi PAN itu juga meminta kepada pemerintah agar bisa meninjau langsung ke perusahaan terkait.
Selain itu, dia juga menyarankan agar pemerintah bisa melayangkan surat dalam rangka mengimbau perusahaan terkait. Sehingga ketika kendaraan-kendaraan itu beroperasi di jalan, ada pula kontribusinya untuk membayar pajak di Kaltim.
“Jadikan dulu platnya sebagai plat Kaltim. Tapi kalau tetap berplat di luar Kaltim, mereka kan tidak bayar pajak. Kasihan masyarakat yang sudah bayar pajak tapi tak bisa menikmati jalan yang bagus,” tegas Bahar.
Kepala Desa Santan Tengah, Nasrullah mengatakan akses jalan yang ada di desanya sudah cukup parah. Sebelum dilalui kendaraan perusahaan, diakuinya jalan di desa tersebut masih bagus.
“Sekarang dengan intensitas mobil-mobil alat berat yang lewat itu barangkali saja tidak sesuai dengan kapasitas jalan,” keluh Nasrullah.
Nasrullah pun meminta pemerintah untuk memerhatikan infrastruktur desa yang begitu dibutuhkan masyarakat desa. Sebab ketika jalan rusak, masyarakat yang plaing menderita dan terkena dampak.
“Aksesnya susah, mobil-mobil kecil susah lewat. Nah ini yang memang perlu menjadi perhatian bagaimana kondisi jalan itu bisa ditingkatkan lagi kapasitasnya,” pungkas Nasrullah.
