50 Pejabat Eselon II Ikuti Peningkatan Kapasitas

Samarinda,(ANTARA Kaltim) - Sebanyak 50 pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Kalimantan Timur akan mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pejabat yang digelar di Badan Diklat Kaltim dengan nara sumber utama mantan Sekretaris Negara, Ir Bondan Gunawan.

"Kegiatan ini akan dilakukan sehari penuh pada Rabu, 31 Oktober. Selain Bapak Bondan yang menjadi pembicara utama, ada juga instruktur yang membantu Bondan, yakni Prof Dr Ir HM Havidz," ucap Kepala Bidang Pengkajian Badan Pendidikan dan Pelatihan (Bandiklat) Kalimantan Timur (Kaltim) Anton Progo di Samarinda, Selasa.

Menurutnya, pelatihan ini digelar untuk meningkatkan kapasitas pejabat eselon II yang kapasitasnya sebagai pemimpin, sehingga harus memahami penyusunan kebijakan dan melaksanakan manajemen sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Setelah mengikuti pelatihan tersebut, lanjut Anton, peserta diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan sehingga mampu memahami kebijakan pembangunan di era reformasi birokrasi.

Harapan lainnya adalah agar semua peserta mampu mengembangkan jejaring atau kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, sehingga program yang dijalankan dapat berjalan dengan baik.

Akhir kegiatan ini juga diharapkan Kepala SKPD itu mampu meningkatkan usaha agar semakin terampil, lebih menguasai aturan hukum dan regulasi, serta dapat meningkatkan secara sistematis karakter pribadi.

Metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah, menggunakan pendekatan ceramah dan diskusi atau dialog interaktif. Kegiatan itu juga akan ada konsultasi dan latihan penanganan  masalah yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Menurutnya, latar belakang dilakukannya pelatihan yang mengajak kerja sama dengan Prime Consulting Assessment and Training Service tersebut, dilandasi pada sistem pemerintah saat ini yang berkembang semakin kompleks, yakni dibarengi dengan berbagai macam kebijakan dan akibat yang ditimbulkan dari kebijakan itu.

Terdapat dinamika dalam hubungan antara peran pemerintah, pendanaan, kebijakan desentralisasi, dan tuntutan masyarakat yang semakin besar, padahal dalam kaitan itu terdapat pelayanan birokrasi sehingga hal ini perlu perhatian tersendiri.

Jika perkembangan tersebut tanpa didukung oleh pejabat strategis yang baik, maka akan berdampak kurang baik terhadap kebijakan gubernur dalam upaya membangun Kaltim.

SKPD, lanjutnya, merupakan lembaga strategis di daerah. Sedangkan Kepala SKPD atau pejabat eselon II adalah pemimpin yang harus mengelola lembaganya agar lebih terbuka guna memberikan pelayanan maksimal.

Untuk melakukan pelayanan maksimal tersebut, katanya lagi, maka para pejabat tersebut perlu mendapatkan sejumlah pelatihan, di antaranya adalah Pelatihan Peningkatan Kapasitas seperti yang digelar saat ini.(*)