Samarinda (ANTARA) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim dan Balai Latihan Kerja (BLK) Samarinda melakukan penjajakan kerjasama pelaksanaan pelatihan peningkatakan kapasitas masyarakat desa.
Kerjasama diharap saling mendukung pencapaian target masing-masing, yakni DPMPD meningkatkan status desa sangat tertinggal dan tertinggal dan BLK Samarinda sebagai menyelenggara pelatihan dapat meningkatkan kualitas SDM
“Kita target RPJMD, BLK target RPJMN. Jadi sama-sama tercapai. Tinggal mendicari pola kerjasama seperti apa untuk segera ditindaklanjuti,”ujar Kepala DPMPD Kaltim M Syirajudin saat berkunjung ke Kantor BLK Samarinda didamping Kasi Pengembangan Kapasitas Masyarakat Helvin Syahruddin dan Kasi Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tepat Guna Endang Efendi, Selasa (2/2).
Ia mengatakan tujuan dari kerjasama tersebut untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat bisa terwujud. Terlebih Provinsi Kaltim bakal menjadi lokasi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), sehingga perlu dipersiapkan peningkatan kapasitas terkait kemampuan keterampilan sesuai kebutuhan.
Menurutnya kerjasamanya yang dilakukan tidak perlu muluk-muluk. Sebagai percontohan desa di lokasi IKN bisa menjadi awal mengikuti program pelatihan peningkatan kapasitas seperti teknik perbengkelan, meubeler, perbaikan AC, pertukangan, hingga perbaikan HP, maupun peternakan seperti budidaya itik dan burung puyuh yang dianggap dibutuhkan untuk mengembangkan usaha.
“Bila masyarakat tempatan IKN sudah siap maka tidak akan tergusur dengan serbuan pendatang, prinsipnya kita jangan sampai jadi penonton,” tegasnya.
Lanjut Syirajuddin nantinya setiap kabupaten melakukan identifikasi untuk menganalisis kebutuhan apa yang diperlukan sesuai potensi desa. Hasilnya kemudian menjadi usulan pelaksanaan pelatihan, baik secara mandiri menggunakan dana bersumber dari desa, maupun mengikuti pelatihan yang sudah diprogramkan BLK setiap tahunnya.
Sementara Kepala BLK Samarinda Andri Susila menyebut BLK siap bekerjasama sepanjang terkait pelatihan. Tetapi perlu analisis kebutuhan. Apa yang dibutuhkan di desa baru diajukan ke BLK.
Meski begitu dia berharap peran DPMPD dalam melakukan pendampingan pasca pelatihan. Sebab BLK bertanggung jawab memastikan masyarakat setelah mengikuti pelatihan harus ada penempatannya, baik bekerja maupun berwirausaha secara mandiri.
“Mimpi kami bagaimana terwujud satu desa satu produk. Misalnya desa A ahli perbengkelan otomotif ataupun las, desa B ahli perbaikan AC dan sebagainya,” katanya.
