Penajam (ANTARA) - Anggota DPR-RI asal Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak menegaskan proyek pembangunan jembatan tol yang menghubungkan Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Kota Balikpapan tidak dihentikan, tetapi tertunda karena kondisi saat ini.
"Pembangunan jembatan tol penghubung Penajam-Balikpapan tidak berhenti, hanya prosesnya masih tertunda," ujar Awang Faroek di Penajam, Rabu.
Penegasan menyangkut pembangunan jembatan tol penghubung itu disampaikan Awang Faroek Ishak saat melakukan kunjungan kerja ke sejumlah proyek besar di wilayah Penajam Paser Utara.
Pabrik beton pracetak (precast) yang dibangun di Kabupaten Penajam Paser Utara, kata politikus Partai Nasdem tersebut, untuk mendukung pembangunan jembatan tol penghubung di atas Teluk Balikpapan.
Pembiayaan pembangunan jembatan tol penghubung sepanjang 11,75 kilometer dengan lebar 33 meter itu, lanjut Awang Faroek Ishak, juga telah disepakati bersama tiga pemerintah daerah dengan PT Waskita.
Pembiayaan terbagi yakni Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebesar 20 persen, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara 10 persen, Pemerintah Kota Balikpapan lima persen, dan sisanya PT Waskita.
Namun, katanya, apabila menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD tidak memungkinkan pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan pihak ketiga atau investor.
"Penghalang saat ini hanya KSOP (Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan), tapi keputusan Presiden terkait ruang bebas jembatan 50 meter dari permukaan air laut tertinggi tidak bisa diubah," ujar Anggota Komisi VII DPR-RI tersebut.
Ia mengemukakan keinginan untuk proyek tersebut terlaksana.
"Jadi tidak ada alasan lagi. Kalau KSOP masih menghalangi, kami laporkan kepada yang lebih tinggi," tegas Awang Faroek Ishak yang juga mantan Gubernur Kalimantan Timur itu.
Anggota Komisi VII DPR-RI lainnya Rudy Mas'ud menyatakan bahwa pembangunan jembatan tol penghubung Penajam-Balikpapan tersebut harus terwujud, karena merupakan salah satu pembangunan strategis di Kalimantan Timur.
Apalagi, katanya, Kabupaten Penajam Paser Utara telah ditetapkan sebagai lokasi ibu kota negara Indonesia yang baru sehingga dibutuhkan akses jalan penghubung, terutama menuju bandara di Kota Balikpapan.
