Massa AMB Demo Rekrutmen Pembangunan Kaltim Lima

Bontang, 18/7 (ANTARA) - Seratusan tenaga kerja lokal yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Bontang (AMB) melakukan demontrasi menyoal rekrutmen tenaga kerja "outsourching" yang akan dipekerjakan oleh kontraktor pembangunan Kaltim Lima.

"Setelah dilakukan musyawarah antarperwakilan perusahaan PT Inti Karya Persada Teknik (IKPT) Toyo, AMB yang terdiri Muh Hasyim mewakili Laskar Merah Putih, Abd Ilman Halim mewakili Ikatan Pemuda Loktuan Bersatu, Awaluddin dari Geprak disaksikan Komis I DPRD Kota Bontang akhirnya disepakai beberapa hal," kata Kepala Dissosnaker Kota Bontang, Mursyid, di Bontang, Rabu.

Turut hadir dalam musyawarah tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPRD HM Nurdin, didampingi anggota komisi I lainnya yakni Sobudi, Alwi Tike. Sedang mewakili perusahaan PT IKPT Toyo Budi Sulistyo selaku field bussines.

Mursyid lantas menyebutkan beberapa kesepakatan yang berhasil dirumuskan, yakni penegakan UU Nomor 13 tentang ketenagakerjaan, para pihak akan melaksanakan Perda Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2009 tentang rekrutmen dan penempatan tenaga kerja secara menyeluruh dan mutlak.

"Pada intinya PT IKPT Toyo dan seluruh sub kontraknya agar dalam proyek pembangunan Kaltim Lima mengutamakan pekerja lokal khususnya masyarakat sekitar proyek," kata Mursyid.

Para pengunjuk rasa melalui perwakilan yang langsung diterima oleh Kepala Dissosnaker Bontang diruang rapat juga mendesak agar pemberi kerja melaporkan secara tertulis bila ada dan atau aka nada lowongan kerja.

"Tuntutan lainnya untuk pemenuhan kebutuhan yang direncanakan, pemberi kerja wajib menyampaikan rencana pengisian lowongan tiga bulan sebelumnya kepada Dissosnaker Kota Bontang," kata Mursyid.

Lebih lanjut disampaikan Mursyid bahwa para perwakilan demontran menekankan selama masih ada tenaga kerja lokal dan apabila ada pekerja dari luar Kota Bontang maka harus dilengkapi dengan administrasi penempatan antar kerja antar daerah (AKAD).

"Pemberi kerja juga diminta agar melaksanakan ketentuan pengupahan kepada pekerja/buruh sesuai aturan yang berlaku dan memberi perlindungan hak-hak pekerja outsourching," ujarnya.

Mereka juga meminta agar pihak Dissosnaker, Komisi I DPRD melibatkan AMB secara bersama-sama untuk melaksanakan pengawasan dan monitoring dari butir-butir kesepakatan sesuai hasil musyawarah antara perwakilan pendemo dengan IKPT Toyo selaku pemenang tender pembangunan Kaltim Lima. (*)