Samarinda (ANTARA) - Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan terkait rencana penerapan kebijakan new normal atau normal baru yang produktif dan aman COVID-19 bagi gubernur se Indonesia.
Secara virtual, Presiden Jokowi mengingatkan pentingnya beradaptasi terhadap COVID-19 karena wabah tidak akan berakhir sampai vaksin ditemukan dan dipergunakan secara efektif untuk penanggulangan dan pencegahan penyebaranya.
“Seperti kita ketahui kasus COVID-19 ada yang turun dan ada yang meningkat, serta ada yang nihil. Makanya harus beradaptasi dengan kebiasaan baru agar tetap produktif dan aman COVID-19. Jangan sampai ada gelombang kedua. Jangan sampai ada lonjakan kasus,” sebut Presiden Jokowi saat rapat virtual bersama gubernur se Indonesia, Rabu (10/6).
Menurutnya, kebijakan new normal dilakukan bukan berarti menyerah atau kalah menghadapi COVID-19, tapi mengajak semua memulai kebiasaan baru sesuai protokol kesehatan yang produktif tapi aman COVID-19.
Maksudnya, pelaksanannya juga harus tetap berhati-hati dengan mengacu perkembangan data kasus di lapangan.
Pemerintah melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 disebut setiap hari akan memberikan peringatan bagi daerah yang kasus tertinggi, meningkat, atau kematian meningkat sebagai kewaspadaan di lapangan.
“Pembukaan menuju normal baru harus melalui tahapan ketat dan hati-hati. Jangan sampai ada kesalahan memutuskan sehingga terjadi kenaikan kasus di daerah karena tahapan tidak dikerjakan secara baik,” katanya.
Kemudian perlu dilakukan prakondisi ketat dan sosialisasi yang masif ke masyarakat terkait protokol agar dilaksanakan masyarakat diikuti simulasi baik, sehingga saat masuk normal baru sudah benar-benar siap.
Presiden mengaku sudah memerintahkan TNI dan Polri agar menghadirkan anggota di tempat keramaian agar patuhi protokol.
Terkait waktu pelaksanaannya harus dibicarakan dengan gugus tugas terkait perkembangan kasus data epidemologi.
“Yang jelas perhatikan tingkat kepatuhan masyarakat, pelacakan secara masif, dan penetapan prioritas sektor yang akan dibuka secara bertahap. Terpenting perkuat konsolidasi pusat dan daerah sampai tingkat RT, dengan internal forkopimda dan libatkan semua elemen masyarakat bergotong-royong selesaikan persoalan saat ini,” sebutnya.
Terakhir, perlu dilakukan evaluasi secara rutin karena keberhasilan tergantung kedisiplinan. Jika terjadi kenaikan kasus langsung akan dilakukan pengetatan atau penutupan kembali.
“Semua harus optimistis Indonesia bisa melaksanakan dengan baik. Harapan kita bisa menyelesaikan secara singkat dan bisa beraktifitas kembali,” timpalnya.
Sementara Gubernur Kaltim, Isran Noor menyebut dalam persiapan penerapan new normal perlu diikuti perbaikan data. Perkembangan data sebaran kasus harus terus diperbaiki setiap hari agar bisa mengevaluasi untuk mengambil kebijakan terkait.
Juga dibutuhkan pengetatan pemeriksaan kesehatan pada pintu-pintu masuk Kaltim. Harapannya jangan sampai terjadi penambahan kasus baru dari luar masuk ke Kaltim.
Gubernur mengikuti rapat virtual ditemani Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Andi M Ishak, dan Plt Kepala BPBD Kaltim Nazrin.
