Samarinda (ANTARA News Kaltim) - Puluhan orang yang mengatasnamakan diri Gerakan Kaltim Menggugat, hari Rabu memblokir Sungai Mahakam untuk menghalau ponton pengangkut batu bara.
Dari pantauan hingga Rabu siang, puluhan orang yang terlihat menggunakan berbagai atribut OKP dan Ormas di Kaltim diantaranya, Gerakan Suku Asli Kalimantan Lintas Batas (Gasak Libas), Gerakan Pemuda Asli Kalimantan (Gepak) serta KNPI Kaltim versi Victor Juan melakukan aksi blokir dengan menggunakan empat perahu, persis di bawah Jembatan Mahakam.
Satu unit speedboat miik Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Samarinda terlihat mengawal aksi tersebut.
Sementara, puluhan personil Dalmas Polresta Samarinda dibantu TNI juga terlihat disiagakan di sekitar Jembatan Mahakam.
Tuntut tambahan kuota
Selain memblokir Sungai Mahakam, aksi itu juga dilakukan massa dengan membentangkan spanduk di tiang Jembatan Mahakam, berisi tuntutan penambahan kuota BBM bagi Kaltim.
"Aksi ini kami lakukan sebagai bentuk tuntutan kepada pemerintah pusat agar menambah kuota BBM bagi Kaltim, khususnya dan Pulau Kalimantan, umumnya," ungkap salah seorang koordinator massa, Hendrianto, ditemui di sela-sela aksi.
Sebelum melakukan aksi pemblokiran jalur distribusi batu bara di bawah Jembatan Mahakam, massa sempat berorasi di depan Kantor Gubernur Kaltim.
Pada aksi itu, terlihat politisi PDIP yang juga menjabat Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Sudarno, ikut berbaur bersama massa.
"Kami hanya ingin menunjukkan sikap kepada pemerintah pusat agar memperhatikan aspirasi masyarakat Kaltim. Aksi pemblokiran ini kan kami lakukan hingga tuntutan kami dipenuhi. Jika sebulan pemerintah baru merealisasikan, maka kami akan terus bertahan hingga tuntutan kami dipenuhi," kata Hendrianto.
Selain menuntut penambahan kuota BBM, Gerakan Kaltim Menggugat lanjut Hendrianto juga mendesak pemerintah pusat agar transparan pada pengelolaan keuangan terkait hasil eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) di Kalimantan, mendesak dilakukan reklamasi terhadap lahan bekas tambang serta menuntut keadilan atas perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Kecewa
Sementara, Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Sudarno menyatakan, aksi pemblokiran yang dilakukan beberapa elemen masyarakat itu sebagai bentuk kekecewaan kepada pemerintah pusat.
"Saya mendukung apa pun sikap yang dilakukan masyarakat dalam upaya memperjuangkan haknya. Gerakan ini menunjukkan masyarakat Kaltim merasa dianaktirikan, padahal kami ini sebagai penghasil minyak dan gas (migas) tetapi justru harus mengalami kekurangan BBM," ungkap Sudarno.
Politisi PDIP itu mendesak pemerintah pusat agar segera menambah kuota BBM bagi Kaltim.
Namun, hingga Rabu siang tak satu pun ponton pengangkut batu bara terlihat melintas di Sungai Nahakam.
Padahal, setiap hari puluhan ponton batu bara biasanya melintas di Sungai Mahakam.(*)
