Gubernur Perjuangkan Penambahan Kuota BBM Melalui Diplomasi

Samarinda (ANTARA News Kaltim) - Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bagi empat provinsi di Pulau Kalimantan melalui cara diplomasi dan pendekatan kepada pemerintah pusat dan DPR RI.

"Saya dengar ada rencana KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) Kaltim ingin memblokade kapal tongkang pengangkut batu bara di Sungai Mahakam, saya tegas menolak cara-cara seperti itu," ujarnya saat memberi sambutan pada acara pelantikan anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur di Kantor Gubernur Kaltim, Rabu.

Gubernur Awang menegaskan bahwa dirinya sangat berkomitmen untuk meminta penambahan kuota BBM bagi Provinsi Kaltim khususnya, kepada pemerintah pusat.

Namun, katanya, cara yang memperjuangkannya melalui diplomasi dengan dibantu para wakil rakyat baik di DPR RI, DPD RI maupun DPRD Provinsi Kaltim.

"Kalau kita melakukan tindakan pemblokadean, berarti kita tidak percaya dengan wakil-wakil rakyat itu. Ada empat wakil kita di DPD RI dan delapan di DPR RI yang ikut mendorong, ini lebih bagus dibanding cara-cara anarkis seperti itu. Saya sudah berjuang 'all out'," ujarnya.

Awang mengatakan, pada Selasa (29/5), dirinya juga sudah bertemu Menteri ESDM Jero Wacik dan disampaikan bahwa Presiden mengingatkan agar empat gubernur di Kalimantan jangan melakukan ancaman (pemblokadean kapal tongkang batu bara keluar Kalimantan-red).

"Saya katakan, kita tidak mengancam tapi juga minta pengertian pemerintah pusat bahwa Kaltim merupakan penghasil migas terbesar dan Kaltim ditetapkan menjadi Lumbung Energi Nasional. Rakyat Kaltim ingin keadilan, kecukupan BBM. Dengan santun saya katakan begitu dan akhirnya pemerintah pusat menyadari hal itu," tukasnya.

Awang menyampaikan pula bahwa dirinya sulit menjelaskan kepada rakyat Kaltim yang melihat kenyataan bahwa di Jawa tidak terjadi antrean BBM, tetapi di Kaltim sebagai penghasil migas terbesar, rakyat setiap hari harus antre BBM panjang.

"Akhirnya pemerintah berjanji akan menambah kuota BBM untuk Kalimantan. Karena itu, saya sampaikan ke KNPI supaya tidak usahlah melakukan pemblokadean, sebab nanti akan timbul masalah lain yang merugikan ekonomi Kaltim sendiri," ucapnya.

    
Keutuhan NKRI
Dalam kesempatan itu, Gubernur Awang Farouk juga menyesalkan adanya tokoh pengusaha Kaltim yang membuat pernyataan lebih baik Kalimantan merdeka saja, karena sesungguhnya menjaga keutuhan NKRI sudah merupakan harga mati.

"Tapi semoga saja pernyataan itu hanya 'latah' saja, karena semua persoalan kan bisa diselesaikan dengan baik," tuturnya.

Gubernur menegaskan bahwa Kaltim tidak ingin meniru Aceh atau Papua dalam memperjuangkan pembagian hasil kekayaan alam.

"Yakinlah kita (Kaltim) pasti akan dapat tambahan bagi hasil dengan baik, namun tetap menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI," katanya, menegaskan.(*)