Jakarta (ANTARA) - Anggota Fraksi PKS DPR RI Nasir Djamil meminta standar pengamanan terhadap pejabat negara dievaluasi, setelah terjadinya penyerangan terhadap Menteri koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto saat menghadiri acara di Pandeglang, Banten, Kamis (10/10).
"Penusukan terhadap pejabat negara itu menunjukkan bahwa standar operasional pengamanan tidak dijalankan sebagaimana mestinya," kata Nasir di Jakarta, Kamis.
Dia berharap agar ada upaya dari Pemerintah untuk mengusut kasus penusukan itu secara profesional sehingga nanti akan ketahuan apakah prosedur pengamanan terhadap pejabat negara telah dilakukan sesuai standar atau tidak.
Dari kejadian tersebut, Nasir mengharapkan agar pejabat-pejabat di pemerintahan memperhatikan pengamanan saat melakukan kunjungan lapangan.
"Sungguh disayangkan pejabat sekelas Menko bisa mengalami penusukan. Karena itu, wajib dievaluasi dan diambil tindakan hukum yang tegas kepada tim pengamanan yang melekat kepada Menko Polhukam tersebut," ujarnya.
Selain itu dia mengucapkan rasa belasungkawa atas penusukan yang dialami oleh Wiranto saat berkunjung ke Provinsi Banten.
Dia berharap Wiranto tidak mengalami luka serius dan segera bisa pulih, dan tentu saja pelakunya harus diproses secara hukum.
"Yang paling penting, publik pasti ingin tahu apa motif dan siapa sebenarnya pelaku penusukan tersebut," katanya.
Evaluasi pengamanan terhadap pejabat negara
Kamis, 10 Oktober 2019 15:42 WIB
Anggota DPR RI HM Nasir Djamil. Antara Aceh/M Haris SA
Penusukan terhadap pejabat negara itu menunjukkan bahwa standar operasional pengamanan tidak dijalankan sebagaimana mestinya,
