Samarinda (ANTARA) - DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berharap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi Kaltim dapat mengoptimalkan realisasi belanja anggaran pada APBD-Perubahan 2019 sebagaimana telah ditetapkan.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Andi Faisal Assegaf kepada awak media di Samarinda, Rabu, mengatakan optimalisasi tersebut bertujuan demi percepatan kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat Kaltim.
Menurut dia, waktu efektif untuk merealisasikan seluruh program yang dibiayai APBD-Perubahan 2019 relatif pendek, yakni hanya sekitar empat bulan, sehingga memerlukan kerja efektif dan efisien dari seluruh jajaran Pemprov Kaltim.
"Harapannya pemprov dapat memanfaatkan alokasi anggaran tersebut sebaik-baiknya, sehingga tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu, tertib administrasi, tertib hukum dan transparan,” kata politisi Partai Demokrat tersebut.
Ia mengatakan optimalisasi belanja pemerintah diharapkan mengarah pada dua hal yakni yang pertama, belanja pemerintah yang akan berguna dalam memicu pergerakan ekonomi masyarakat dan regional Kaltim, sekaligus sebagai instrumen yang memastikan politik anggaran yang telah disepakati dijalankan dengan baik.
Poin yang kedua, lanjut Andi Faisal, optimalisasi realisasi belanja dapat memperkecil sisa anggaran pada struktur APBD Kaltim 2019.
"Besarnya sisa anggaran yang tidak terserap pada beberapa tahun terakhir telah mengurangi kesempatan masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan. Di sisi lain dapat menghambat percepatan tujuan program-program yang telah direncanakan," katanya.
Untuk mengpotimalkan realisasi anggaran belanja tersebut, wakil rakyat asal daerah pemilihan Penajam Paser Utara dan Paser ini mengimbau kepada seluruh anggota DPRD Kaltim bersama-sama dengan Pemprov Kaltim untuk terus meningkatkan kualitas politik anggaran, terutama terhadap pilihan pembiayaan yang bersinggungan langsung dengan pencapaian kesejahteraan secara kolektif.
Namun, menurut dia, harus tetap menerapkan prinsip efisien, efektif dan tetap menghindari pemborosan keuangan daerah. Pengukuran kualitas pengeluaran anggaran sudah harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh, agar tidak terbatas pada tingkat capaian realisasi anggaran saja, tetapi harus sampai pada tingkat pengaruh dari tujuan anggaran yang ditetapkan.
"Untuk itu, realisasi anggaran terhadap infrastruktur, pertanian, perkebunan, perikanan, ekonomi kerakyatan, termasuk program-program yang memunculkan 'multiplier effect' bagi pencapaian kesejahteraan kolektif harus menjadi prioritas utama kita," katanya.
