Jakarta (Antaranews Kaltim) - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Moh Jauhar Efendi menjadi salah satu narasumber pada kegiatan Workshop Pengembangan dan Integrasi Sistem Pemantauan Hutan dan Pengelolaan Hutan Nasional Sebagai Usaha Penguatan Akuntabilitas Kelestarian Hutan dan Lingkungan.
Kegiatan workshop kerjasama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) , Jauhar menyampaikan terkait best practices atau terobosan tata pengelolaan dan pemantauan hutan di Kaltim.
"Berbagai hal yang sudah dilakukan dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan di desa,"kata Jauhar dihadapan Kepala Litbang KPK, Wawan, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK, Ruanda Agung, di Jakarta,Senin.
Ia menjelaskan beberapa hal yang sudah dilakukan di antaranya telah dikembangkan Program Kampung Iklim (Proklim) di Kaltim. Hal tersebut merupakan upaya mendorong partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pihak dalam melaksanakan aksi lokal untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi gas rumah kaca.
Menurutnya melalui proklim, pemerintah memberikan penghargaan terhadap masyarakat di lokasi tertentu yang telah melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan.
Masyarakat ikut dilibatkan menjaga kelestarian lingkungan dengan melaksanakan kegiatan ekonomi, tetapi tidak merusak hutan atau merubah hutan untuk peruntukan yang lain.
Jauhar menjelaskan di Kaltim, desa mulai diberi akses dalam pengelolaan hutan sebagai potensi pembangunan. Kaltim mengembangkan pola pembangunan desa dengan pendekatan potensi melalui Aksi Inspiratif Warga Untuk Perubahan (SIGAP) yang sudah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur.
"Melalui Aplikasi SIGAP memungkinkan setiap orang melihat potensi dan pemanfaatan potensi untuk pembangunan desa,"katanya.
Pada kesempatan itu, ia juga mengingatkan pentingnya memantapkan pelaksanaan program perhutanan sosial dengan memberi lebih banyak ruang /akses mengelola hutan.
"Saatnya kita berfikir bahwa peningkatan ekonomi masyarakat bukan ditekankan pada profit, tetapi kepada benefit. Contohnya jika mengejar profit dengan menguras SDA yang memiliki dampak sering terjadi banjir," ucapnya.
Sementara pada workshop tersebut menghadirkan nara sumber lainnya yakni mantan Sekjen Kehutanan, Wahyudi, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK dan Kepala Dinas Perkebunan Kaltim, Ujang Rahmad.
Nampak pula hadir Staf Ahli Menteri LHK Bidang Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, Prof. Dr. Winarni dan Humas KPK (*)