Balikpapan (ANTARA) - Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Akmal Malik menyatakan pemetaan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah akan mendukung efisiensi birokrasi dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
"Saya berharap Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim menjadi lokomotif pemetaan ASN," kata Akmal Malik dalam rapat koordinasi BPSDM tingkat provinsi di Balikpapan, Selasa.
Selain pengembangan kompetensi lewat pemetaan ASN itu, lanjutnya, peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat juga dilakukan dengan merit system yaitu penerapan sanksi dan penghargaan.
Akmal menyebut pemberian penghargaan sudah banyak dilakukan, sedangkan penerapan sanksi atau hukuman masih belum banyak diterapkan.
Baca juga: Menpan RB-Mensesneg bahas progres skenario perpindahan ASN ke IKN
Sementara, Kepala BPSDM Kaltim Nina Dewi menyatakan tujuan rapat koordinasi itu bertujuan memperkuat peran BPSDM dalam sistem pembelajaran terintegrasi guna percepatan pengembangan kompetensi dan sertifikasi SDM Aparatur Sipil Negara.
Rakor itu juga diharapkan menciptakan sinergi dan sinkronisasi antara BPSDM Provinsi Kaltim dengan BKPSDM kabupaten/kota, serta perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim dan instansi pusat dalam pengembangan kompetensi dan sertifikasi.
Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Kaltim Jauhar Efendi mengatakan terdapat tiga pembicara utama dari pemerintah pusat yaitu Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Muhammad Taufik, BPSDM Kemendagri dan perwakilan Direktorat Keuangan Kemendagri.
Rakor yang berlangsung selama satu hari itu diikuti jajaran SKPD lingkup Pemprov Kaltim, Sekda seluruh kabupaten/kota se-Kaltim, Kepala BPKPSDM Kabupaten/Kota se-Kaltim dan jajaran BPSDM Provinsi Kaltim.
Baca juga: BKD Kaltim: ASN daerah bersiap dalam transisi ke IKN
