Samarinda (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik menyampaikan laporan kerja pertanggungjawaban (LKPj) pemerintah daerah tahun 2023 di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi.
"Penyampaian LKPj ini merupakan amanah dari pasal 19 peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah," sebut Akmal Malik usai Rapat Paripurna DPRD Kaltim di Samarinda, Kamis.
Dalam penyampaian LKPj, Akmal Malik, menekankan mengedepankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
Akmal Malik menilai kinerja pemerintah provinsi sangat baik meskipun tidak semua target tercapai sempurna, dengan rata-rata pencapaian di atas 95 persen.
"Kita harus mengakui bahwa mencari kesempurnaan adalah hal yang sulit, namun dengan kerja keras bersama, kita telah mencapai hasil yang sangat bagus," tuturnya.
Akmal Malik mengungkapkan rencana penguatan sektor pariwisata sebagai bagian dari pembangunan daerah. Ia menekankan bahwa meskipun semua sektor telah berjalan dengan baik, pariwisata menjadi fokus utama untuk peningkatan.
"Kita akan memperkuat sektor pariwisata, terutama dengan meningkatkan target kunjungan wisata lokal," ujar Akmal Malik.
Menurutnya, dengan adanya Ibu Kota Nusantara (IKN), diharapkan bisa berkolaborasi lebih lanjut untuk mempromosikan kebudayaan Kaltim.
Rencana ini diharapkan tidak hanya akan meningkatkan jumlah wisatawan tetapi juga memperkaya pengalaman mereka dengan kekayaan budaya lokal.
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur Seno Aji menyoroti pembangunan infrastruktur dan peningkatan ketahanan pangan yang menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah.
Ia menyampaikan bahwa instruksi yang diberikan selama ini telah berfokus pada pembangunan yang berkelanjutan untuk Kalimantan Timur.
"Kami telah menerima beberapa interupsi penting, termasuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy dan pembangunan jalan poros," ujar Seno Aji.
Infrastruktur jalan adalah vital yang sampai saat ini belum menghubungkan antar kabupaten, dan provinsi harus memeriksa dengan seksama agar pembangunan jalan terhubung secara keseluruhan.
Seno Aji juga menyoroti isu ketahanan pangan yang menjadi sorotan beberapa waktu lalu. Kaltim memang belum berdaulat dalam ketahanan pangan, maka dari itu saat ini tengah diupayakan
Anggaran yang dialokasikan untuk dinas pertanian sangat kecil, dan ini harus kita bahas agar anggaran tersebut dapat ditingkatkan," jelasnya.
Lebih lanjut, Seno Aji menambahkan bahwa DPRD akan melakukan pengecekan terhadap serapan anggaran di dinas pertanian.
"Kami ingin memastikan apakah serapan anggaran yang disampaikan, yang mencapai di atas 90 persen sudah benar atau belum. Kami akan meminta data tertulis untuk dapat memeriksa secara detail," pungkasnya.