Kota Balikpapan (ANTARA) - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang terus berlanjut di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dan terus memberi dampak signifikan bagi kinerja keuangan APBN dan APBD Kalimantan Timur.
Menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Kalimantan Timur (Kanwil DJPB Kemenkeu Kaltim) M Syaibani, anggaran untuk IKN mencapai 77,32 persen pagu belanja kementerian dan lembaga pada 2024 tersebut turut membantu pertumbuhan ekonomi Kaltim di angka 5,52 persen pada triwulan III 2024.
"Alokasi APBN untuk IKN mencapai Rp40,89 triliun dan tersebar di terutama di Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, KLHK, dan Polri,' kata M Syaibani.
Ia mengatakan hingga akhir tahun 2024, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengelola 99,56 persen dana tersebut, lalu Kementerian Perhubungan 0,24 persen, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 0,16 persen, serta Polri 0,04 persen. Dari seluruhnya, penyerapannya mencapai Rp39,62 triliun atau hampir 100 persen.
Dalam dua tahun terakhir tersebut, PUPR sudah membangun perumahan untuk ASN, TNI, dan Polri dalam wujud menara apartemen dan rumah tapak, bendungan penampung air baku dan pengolahan air minum, infrastruktur listrik, teknologi informasi, pengelolaan limbah dan sampah, dan tentu saja perkantoran kementerian dan lembaga serta istana negara.
Termasuk di dalamnya belanja barang dan jasa untuk mendukung program pendidikan tinggi dan pelatihan vokasi serta pelaksanaan program infrastruktur konektivitas oleh PUPR.
"Pada 2025 ini, sesuai rencana Pemerintah bahwa Kota Nusantara segera aktif sebagai kota politik pada 2028, Kementerian PUPR segera mulai membangun sarana dan prasarana untuk DPR dan Mahkamah Agung dengan anggaran awal Rp6 triliun, di luar persetujuan pemerintah untuk mengucurkan lagi Rp48,8 triliun sampai 2028," katanya.
Lanjutnya, ada pula Belanja Pegawai dan Belanja Bantuan Sosial yang realisasinya stabil. Satu contohnya adalah Belanja Bantuan Sosial yang dimanfaatkan oleh Kementerian Agama melalui Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
Di sisi lain, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 31 Desember 2024 mencapai Rp41,93 triliun (99,27 persen dari pagu Rp42,24 triliun). Akumulasi realisasi TKD mengalami penurunan 19,39 persen dibandingkan tahun 2023 karena penurunan kontribusi Dana Bagi Hasil (DBH) Pertambangan sebab penurunan harga batubara.
"Pada akhir tahun 2024 juga terdapat penyaluran DBH melalui skema Treasury Depsoit Facility (TDF) sebesar Rp3,14 triliun," ucapnya.
M Syaibani. menambahkan selain proyek-proyek di IKN, pendapatan Kaltim yang berasal dari pertambangan dan penggalian diuntungkan oleh China dan India yang impornya meningkat hingga 11 persen daripada 2023. Impor batubara tersebut untuk memenuhi kebutuhan pembangkit-pembangkit listrik di kedua negara tersebut, meskipun di China sejak 2021 lalu didengungkan tekad untuk menghentikam impor batubara pada 2026.
Dia menambahkan pada Desember 2024, tingkat inflasi di Kaltim sebesar 1,47 persen dibanding dengan 2023, disebabkan naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Kelompok penyumbang utama inflasi saat itu adalah makanan, minuman, dan tembakau; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya; serta kelompok penyediaan makanan dan minuman.