Samarinda (ANTARA News - Kaltim) - Ketua Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur, Rusman Yaqub menyatakan kondisi jalan trans Kalimantan masih sangat memprihatinkan.
"Jalan yang menghubungkan empat provinsi di Pulau Kalimantan (trans Kalimantan) kualitasnya jauh dibanding jalan trans Sulawesi, Sumatera dan Jawa," ungkap Rusman Yaqub, kepada wartawan di Samarinda, Kamis.
Politisi PPP itu menilai, pemerintah pusat berlaku diskriminatif terhadap pembangunan infrastruktur di Pulau Kalimantan, khususnya di Kaltim.
"Coba lihat, bagaimana mulusnya jalan trans Sumatera, Jawa dan Sulawesi sementara jalan trans Kalimantan banyak yang rusak bahkan masih banyak yang terputus. Jadi, saya menilai jalan trans Kalimantan masih diabaikan padahal pertumbuhan ekonomi di Pulau Kalimantan juga cukup potensial," kata Rusman Yaqub.
Selain menyoroti kualitas jalan trans Kalimantan, Rusman Yaqub juga menyoal kualitas jalan negara yang ada di Provinsi Kaltim.
Menurut dia, jalan negara sepanjang 2.200 kilometer yang ada di Kaltim kondisinya juga sangat memprihatinkan karena banyak yang rusak.
"Saya tidak mengetahui secara riil tetapi selama ini masyarakat sangat menderita akibat rusaknya kondisi jalan. Contohnya, beberapa akses menuju ke kabupaten/kota yang semestinya ditempuh hanya beberapa jam saja tetapi karena jalannya rusak bahkan ada yang terputus sehingga perjalanan terpaksa ditempuh hingga satu hari atau bahkan hingga berhari-hari," katanya.
"Masyarakat di Kaltim justru merasa heran jika ada jalan yang mulus sebab sudah bertahun-tahun merasakan jalan rusak. Jadi, seharusnya pemerintah Provinsi Kaltim bersama DPRD dan masyarakat harus bersatu meminta porsi percepatan pembenahan jalan trans Kalimantan dan jalan negara," ungkapnya.
Di Kaltim lanjut Rusman Yaqub, belum ada jalan berkapasitas kelas II.
"Kapasitas jalan di Kaltim hanya kelas III dan tidak ada jalan berkapasitas Kelas II sehingga tidak sebanding dengan bobot kendaraan yang melintasinya. Percepatan kerusakan jalan itu juga disebabkan aktivitas angkutan batu bara dan minimnya anggaran perawatan jalan," katanya.
Selain percepatan pembenahan jalan, Ketua Komisi DPRD Kaltim itu juga berharap pemerintah pusat menambah porsi alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara untuk pembangunan infrastruktur di Kaltim.
Dia menilai, alokasi anggaran infrastruktur bagi Kaltim tidak sebanding dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang disumbangkan ke APBN pada 2010 yakni mencapai Rp320,9 triliun.
"Kaltim hanya mendapatkan alokasi Rp960 miliar untuk pembangunan infrastruktur sementara PDRB yang disumbangkan ke APBN sangat besar. Jadi, tidak ada salahnya jika pemerintah pusat mengalokasikan Rp2 hingga Rp3 triliun untuk pembangunan infrastruktur di Kaltim," ungkap Ketua Komisi II DPRD Kaltim tersebut.
