Wilayah Perbatasan Kaltim Ditargetkan Bebas "Blank Spot" 2018

Samarinda (ANTARA Kaltim) - Kawasan perbatasan, pedalaman, daerah terpencil, dan pulau-pulau terluar di Provinsi Kalimantan Timur ditargetkan sudah bebas "blank spot" pada 2018, sehingga seluruh wilayah terjangkau jaringan telekomunikasi nirkabel.

"Saat ini Pemprov Kaltim memang kesulitan anggaran karena APBD defisit, tapi kami minta dukungan program Kewajiban Pelayanan Universal atau Universal Service Obligation (KPU/USO)," ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Abdullah Sani di Samarinda, Jumat.

Menurut ia, pemprov terus mengupayakan agar realisasi target kawasan bebas blank spot (tanpa sinyal telekomunikasi) itu mendapat dukungan program KPU/USO yang dikelola Kementerian Kominfo untuk pembangunan bidang kominfo di seluruh Tanah Air.

Sani menambahkan mengatasi kawasan blank spot merupakan tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat.

Terlebih kawasan yang masih blank spot di Kaltim merupakan kawasan perbatasan dan pulau terluar, sehingga harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat.

"Sesuai arahan Bapak Gubernur saat rapat pimpinan beberapa waktu lalu, Diskominfo Kaltim diminta menginventarisasi daerah-daerah mana saja yang masih blank spot untuk ditanggulangi," katanya.

Terkait dengan permintaan gubernur, lanjutnya, meski Kaltim dalam kondisi keuangan yang kurang bergairah seperti sekarang, namun program ini harus diwujudkan.

Caranya adalah dengan minta dukungan program KPU/USO dari pusat, terutama untuk daerah yang menjadi titik rawan.

Daerah rawan yang dimaksud adalah kawasan perbatasan dan pulau terluar yang bersinggungan dengan urusan kedaulatan negara, karena di kawasan tersebut langsung berbatasan dengan negara tetangga baik perbatasan sisi laut maupun sisi darat.

Sani berharap dukungan KPU/USO bisa berhasil sambil menunggu anggaran daerah membaik di tahun mendatang, sehingga Diskominfo Kaltim juga akan mengusulkan pada tahun anggaran 2018 untuk membangun infrastruktur menara telekomunikasi.

Ia juga mengatakan pada 2016 lalu sebenarnya sudah dilakukan perencanaan pembangunan menara telekomunikasi untuk 2017, namun karena anggaran tidak memungkinkan, maka rencana pembangunannya ditunda.

"Saat ini kami berharap dukungan KPU/USO untuk pembangunan infarstruktur telekomunikasi untuk kawasan perbatasan dan daerah terpencil, karena dari sisi akses transportasi terbilang rawan, sehingga keberadaan infrastruktur telekomunikasi akan memudahkan komunikasi saat terjadi keadaan darurat," ujar Sani. (*)