Refleksi Hari Pers Nasional Era Jokowi

Ambon (ANTARA News) - Kemeriahan rangkaian Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) makin terasa di Kota Ambon, Maluku, menjelang puncak acara pada 9 Februari 2017 yang dijadwalkan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selain beragam baliho, poster, spanduk, dan umbul-umbul tentang HPN yang terpasang di seluruh penjuru tempat di Provinsi Maluku umumnya dan Kota Ambon pada khususnya.

Alat peraga kampanye dari pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon bahkan kalah banyak dengan beragam atribut HPN.

Bahkan tak sedikit momentum HPN dimanfaatkan oleh pasangan calon kepala daerah yang akan berlaga pada pilkada serentak pada 15 Februari 2017 untuk memasang baliho memberi ucapan selamat HPN, tetapi tak lupa memasang foto-foto mereka dalam ukuran jumbo, lebih besar dari ucapan selamatnya.

Masyarakat pun antusias menyaksikan beragam rangkaian acara menyambut HPN seperti bakti sosial, gerak jalan santai, pameran HPN dan Maluku Expo, serta hiburan musik dan tari.

Dari kemeriahan itu, menyembul pertanyaan besar soal refleksi HPN pada era pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat ini.

Sejak memimpin Republik ini, Jokowi batal menghadiri peringatan HPN pada 9 Februari 2015 di Batam, Kepulan Riau (Kepri), karena sedang melakukan lawatan ke luar negeri, sehingga saat itu kehadirannya diwakili oleh Wapres Jusuf Kalla.

Presiden Jokowi yang juga mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta ini, pertama kali hadir dalam puncak acara HPN di Lombok, NTB, pada 9 Februari 2016.

Ketika itu, Kepala Negara menyampaikan pesan mendalam kepada pers nasional. Presiden membacakan beragam judul berita pesimistis seperti berita bahwa Indonesia diprediksi akan hancur, semua pesimis target pertumbuhan ekonomi tercapai, pemerintah gagal, atau aksi teror takkan abis, sampai kiamat pun.

Presiden juga menunjukkan contoh judul-judul berita seperti kabut asap tak teratasi, Riau terancam merdeka, rupiah akan tembus 15.000 (nilai tukar rupiah atas dolar AS), Jokowi-JK akan ambruk akan ambyar.

"Kalau judul-judul seperti ini diteruskan dalam era kompetisi seperti ini yang muncul pesimisme. Yang muncul adalah sebuah etos kerja yang tidak terbangun dengan baik. Yang muncul adalah hal-hal� yang tidak produktif. Bukan produktivitas. Padahal itu adalah hanya sebuah asumsi," kata Kepala Negara, mengingatkan.

Bila pers menggambarkan kepada publik soal pesimisme maka rakyat akan sangat terpengaruhi karena moral, pembentuk karakter, pembentuk mentalitas, pembentuk moralitas, itu ada di media, ada di pers.

Presiden menyentil berbagai program televisi yang mengejar "rating" atau peringkat acara yang menjadi ukuran apakah digemari penonton atau tidak.

Padahal Presiden, misalnya, menginginkan setiap jam ada lagu kebangsaan, lagu-lagu nasional, secara bergantian sehingga anak-anak dari Sabang sampai Merauke akan hafal lagu-lagu tersebut.

Sejak Kepala Negara menyampaikan hal itu memang tampak sedikit perubahan di sejumlah stasiun televisi yang mulai menayangkan lagu-lagu nasional dan lagu kebangsaan Indonesia Raya, walaupun masih dalam durasi waktu yang amat sedikit, tidak sebanding dengan lagu mars partai tertentu yang hampir setiap saat ditayangkan di seluruh jaringan media televisi tertentu.

"Hoax"

Setahun berlalu dan Presiden Jokowi dijadwalkan bakal hadir untuk kedua kalinya pada puncak HPN di Ambon, Maluku, pada 9 Februari 2017.

Secara umum, konten media sudah banyak menyampaikan berbagai kemajuan dan optimisme dari berbagai perkembangan, meskipun tantangan yang dihadapi juga tidak sedikit.

Salah satu tantangan itu adalah maraknya berita-berita bohong alias "hoax" yang tersaji dalam berbagai media sosial yang tak jarang menjebak pers untuk turut juga memberitakan.

Presiden setelah mengikuti kejuaraan panahan di Bogor, Jabar, pada 22 Januari lalu telah menanggapi soal berbagai keluhan, termasuk dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal berita "hoax" itu.

Jokowi menyampaikan bahwa merebaknya berita "hoax" merupakan ekses keterbukaan informasi yang menimpa banyak negara, tak hanya di Indonesia. Kuncinya hanya dengan menghadapinya, tidak perlu dengan banyak keluhan.

Tantangan lain adalah persoalan toleransi atas keberagaman bangsa ini. Berbagai perbedaan yang ada jangan sampai memecah belah kekuatan antarsesama warga bangsa.

Semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" mesti benar-benar tertanam sebagai jati diri rakyat Indonesia.

Seluruh insan pers bisa ikut menggerakkan, membangun optimisme publik, membangun etos kerja masyarakat, serta membangun produktivitas masyarakat.

Pers sebagai kekuatan keempat dari pilar demokrasi, setelah legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sudah semestinya memelopori berbagai kemajuan perkembangan masyarakat, sesuai dengan peran, fungsi, dan tanggung jawabnya, meskipun sebagai institusi industri tetap perlu mengejar bisnis dan keuntungan.

Refleksi peran pers sebagai wadah perjuangan bangsa merebut kemerdekan dan mewujudkan cita-cita bangsa berdaulat pada masa lalu tetap relevan sampai kapan pun, apalagi di tengah kompetisi global saat ini. (*)