DAK 2017 Diarahkan ke Perbatasan

Jakarta (ANTARA Kaltim) -  Tahun 2017 Kementerian PPN/ Bappenas akan mengarahkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi Kaltim pada pembangunan akses jalan di perbatasan dan kawasan Maloy. Salah satu rencana pembangunan jalan di perbatasan tersebut adalah akses jalan di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).

Selain pembangunan akses jalan di perbatasan, DAK juga akan diarahkan untuk pembangunan pembangkit listrik di perbatasan.  Hal itu menjadi fokus Bappenas. Karena sesuai data yang dimiliki Bappenas, 15 persen keluarga di Kaltim belum dialiri listrik.

Demikian salah satu pembahasan yang mengemuka dalam pertemuan antara Komisi III DPRD Kaltim dengan Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka   Konsultasi Komisi III DPRD Kaltim tentang program pembangunan yang dibiayai APBN 2017 yang ada di Provinsi Kaltim di Kementerian PPN/Bappenas beberapa waktu lalu.

Dalam konsultasi tersebut, Rombongan Komisi III yang dipimpin Ketua Komisi III Dahri Yasin, dan dihadiri anggota Gamalis, Sapto Setyo Pramono, Saefuddin Zuhri, Herwan Susanto, Ferza Agustia, Wibowo Handoko dan Muhammad Samsun diterima Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Erwin Dimas bersama jajarannya.   

"Dengan konsennya Bappenas ke perbatasan dan kawasan industri Maloy, maka DAK untuk Kaltim juga akan diarahkan ke sana," ucap Erwin.

Ke depan, tambahnya, Bappenas berharap proposal DAK yang dibuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dapat lebih baik. Paling tidak dapat dipertahankan. Proposal yang dibuat pun diharapkan sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku, yakni memasukkan daerah-daerah yang memiliki kategori layak mendapatkan DAK.

"Ke depannya juga kami berharap pengelolaan DAK dapat lebih fokus," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi III Samsun mengatakan pada tahun-tahun mendatang ada perhatian dari Pemerintah Pusat untuk memprioritas pemberian bantuan keuangan kepada Pemprov Kaltim. Hal ini terkait dengan kondisi Kaltim saat, dimana sebagai daerah penghasil Kaltim saat ini mengalami kelemahan ekonomi dan penurunan pendapatan dari SDA yang dimiliki.

"Kami berharap Kaltim dapat menjadi prioritas pemerintah pusat. Dulu Kaltim menjadi salah satu penyumbang terbesar ke pusat. Dengan merosotnya perekonomian di Kaltim, kami berharap perhatian dan keadilan dari pusat," harapnya.

Sementara itu Sapto menyampaikan agar ke depan pengelolaan DAK dapat sesuai dengan nomenklaturnya. Sehingga pengelolaannya dapat terarah sesuai dengan pengalokasian DAK.

"Hal itu agar sasaran dari alokasi DAK dapat fokus, dan hasilnya maksimal," katanya. (Humas DPRD Kaltim/adv)