Balikpapan (ANTARA Kaltim) - DPRD dan Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017 sebesar Rp1,8 triliun, melalui rapat paripurna yang berakhir Rabu (30/11) malam.
"Sekarang draf APBD itu kita serahkan kepada Gubernur Kaltim untuk dievaluasi," kata Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh ketika dihubungi di Balikpapan, Kamis.
Menurut Abdulloh, paling lambat pada 31 Desember 2016, APBD 2017 itu akan sudah ditetapkan dan yang terpenting saat ini antara DPRD dan eksekutif sudah sepakat.
Dalam nota penjelasan yang disampaikan Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi pada pekan lalu, Pemkot Balikpapan mengajukan Rancangan APBD 2017 sebesar Rp1,8 triliun.
Adapun rincian APBD itu meliputi, masukan dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp613 miliar, dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas Rp397,72 miliar dengan total pendapatan Rp1,7 triliun. Untuk belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung Rp819 miliar dan belanja langsung sebesar Rp992 miliar.
Wakil Wali Kota Rahmad Mas`ud juga menjelaskan bahwa APBD 2017 ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden yang meminta daerah melakukan penghematan anggaran dan fokus pada kegiatan layanan masyarakat.
APBD 2017 juga memasukkan pembayaran kegiatan pembangunan tahun jamak (multiyears) dan pembayaran dari kegiatan yang pembayarannya ditunda pada 2016 dengan besaran pagu mencapai Rp159 miliar.
Dari jumlah tersebut, anggaran terbesar diperuntukkan Dinas Pekerjaan Umum yang dijatah Rp139,21 miliar, sisanya berada pada satuan kerja lain seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan bersama dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gunung Malang, Dinas Tata Kota dan Perumahan, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, dan Dinas Perindustrian, termasuk juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
"Dengan catatan setiap SKPD yang mengelola PAD melakukan perhitungan potensi riil, kemudian ditindaklanjuti dengan strategi pencapaian, sementara pemerintah kota akan membangun komunikasi yang intensif dengan pusat," kata Wawali.
Satu hal yang ingin dicapai dari komunikasi intensif dengan pemerintah pusat itu adalah informasi segera alokasi DBH.
"Informasi itu akan sangat berguna untuk perencanaan pembangunan berikutnya, sehingga bila ada pengurangan seperti tahun ini, kita bisa segera antisipasi," tambah Rahmad Mas`ud. (*)
