Samarinda, 4/8 (Antara) - Pemerintah ProvinsiKalimantan Timur fokus membangun daerah pinggiran sebagai bentuk dukunganterhadap Nawa Cita ke-3 Presiden Joko Widodo, yakni membangun Indonesia daripinggiran dengan memperkuat desa dalam kerangka negara kesatuan.
"Salah satu fokus Kaltim membangunpinggiran adalah pada 2016 telah disiapkan tiga pengembangan kawasan dengandana Rp810 juta. Kemudian terdapat 100 desa mendapat bantuan keuanganmasing-masing Rp130 juta," ujar Asisten I Sekprov Kaltim Meiliana di Samarinda,Kamis.
Jadi,katanya, selain 836 desa yang tersebar di Kaltim tahun ini mendapat dana desaRp540,7 miliar dari APBN atau rata-rata mendapat Rp646 juta per desa, PemprovKaltim juga mendukung pemerintah pusat dengan program hampir sama melalui APBD.
"Ini berarti dukungan Kaltim terhadap program pemerintah pusatbukan sekadar mendorong kabupaten mempercepat regulasi pencairan danpemanfaatan dana desa, tetapi juga berupa anggaran untuk mengembangkan kawasanantardesa," jelasnya.
Pada 2016, terdapat tiga kabupaten yangdikembangkan menjadi kawasan ekonomi antardesa sebagai percontohan, yaknikawasan ekonomi di Kabupaten Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan Berau.
Meiliana menjelaskan rata-rata satu kabupaten mendapat jatah anggaranRp270 juta dengan pemanfaatan dana antara lain untuk pembangunan infrastrukturpenunjang ekonomi dan pengadaan peralatan guna menunjang pengembangan potensilokal antardesa.
"Program pengembangan kawasan merupakan upaya mengintegrasikan kawasanekonomi antara desa yang satu dengan desa lainnya, maupun antara kecamatan yangsatu dengan kecamatan lain yang berdekatan dan memiliki potensi sejenis,"tambahnya.
Pengembangan itu, di antaranya jika dalam dua desa atau lebih yangsaling berdekatan dan sama-sama menjadi sentra padi sawah, namun hingga kinibelum didukung dengan irigasi memadai seperti di Kecamatan Long Iram, KabupatenKutai Barat, maka melalui program ini bisa dibangunkan irigasi primer hinggatersier.
Selainitu, masih di tahun 2016, Pemprov Kaltim juga mengembangkan teknologi tepatguna perdesaan, termasuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agarpotensi desa semakin tergarap optimal.
Terkait dengan rakor tersebut, Meiliana mengatakan program pemberdayaanmasyarakat diselenggarakan untuk mendorong partisipasi dan mendayagunakankemampuan masyarakat, yakni dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,keterampilan, dan memanfaatkan sumber daya lokal sehingga terkuranginya jumlahpengangguran maupun kemiskinan. *
