Berau (ANTARA Kaltim) - Helikopter yang ditumpangi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersama Bupati Berau Kalimantan Timur, Makmur HAPK, mendarat mulus di Bandara Maratua, sebuah bandara di pulau terluar Indonesia yang berbatasan dengan Filipina dan Malaysia.
Kedatangan Mendagri ke Pulau Maratua, jajaran kepulauan Derawan di Provinsi Kalimantan Timur pada 10 September 2015 tersebut, guna meresmikan Bandara Maratua bersama 29 proyek lain yang kebanyakan juga berada di kawasan perbatasan negara.
Helikopter yang ditumpangi Mendagri dan Bupati Berau tersebut merupakan armada udara yang pertama kali mendarat di Bandara Maratua, sehingga pemandangan tersebut menjadi paling unik dan paling langka bagi masyarakat perbatasan yang selama ini memang belum pernah melihat langsung armada udara.
Hal ini dapat tergambar dari berbagai bahasa tubuh warga setempat. Sebagian warga bersorak takjub sambil menunjuk-nunjuk ke arah helikopter yang sudah mulai terlihat mendekat ke arah mereka.
Sebagian warga lainnya langsung bangkit dari tempat duduknya dengan wajah tegang ketika melihat heli siap mendarat, sementara kipasnya yang kencang mengangkat debu di bawahnya ke udara sehingga nyaris menutupi badan heli saat mendarat.
Bahkan warga yang sebelumnya berkumpul di belakang dua rumah dekat bandara, sebagian besar langsung merangsek masuk ke landasan pacu karena ingin menyaksikan helikopter dari jarak dekat, padahal heli tersebut belum mendarat sempurna.
Kondisi ini tentu membuat petugas gabungan dari TNI, Polri, dan petugas bandara harus berlari dan berteriak menghalau warga agar tidak mendekat.
Bahasa yang digunakan warga setempat saat ingin melihat heli tiba adalah menggunakan bahasa Bajau, sehingga warga lain tidak mengetahui apa yang dikatakan, tetapi dari ekspresi dan bahasa tubuhnya, jelas mereka kagum dan ingin melihat dari dekat bagaimana bentuk dan helikopter yang ditumpangi Mendagri.
Mayoritas penduduk Kecamatan Maratua adalah Suku Bajau, sebuah suku yang kebanyakan tinggal di pesisir Filipina. Jarak tempuh antara Pulau Maratua dengan Filipina memang cukup dekat, tidak sampai setengah hari melalui jalur laut.
Maratua yang merupakan perbatasan negara, menjadi perhatian pemerintah dengan terus melakukan berbagai pembangunan, terutama untuk penyediaan kebutuhan dasar warga baik bidang pendidikan, kesehatan, air bersih, infrastruktur jalan, maupun bidang peningkatan ekonomi warga.
Hal ini juga sesuai dengan Nawa Cita Presiden RI Joko Widodo yang di antaranya membangun Indonesia dari pinggiran, sehingga semua kawasan pinggiran terutama kawasan perbatasan menjadi perhatian pemerintah mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten untuk terus dikebut pembangunannya.
30 Proyek
Kehadiran Mendagari ke Kecamatan Maratua tidak hanya untuk meresmikan Bandara Maratua, tetapi juga 29 proyek lain baik yang dananya dari APBN, APBD Provinsi Kalimantan Timur, maupun dari APBD Kabupaten Berau.
Maratua merupakan salah satu jajaran kepulauan Derawan yang memiliki alam eksoktik baik keindahan pantai, binatang laut, maupun pemandangan bawah lautnya.
Pulau Maratua, menurut Camat Maratua Abdul Jebar, memiliki luas 3.759,36 km yang terdiri dari 384,36 km luas darat dan 3.375 km luar perairan dengan mayoritas warga Suku Bajau.
Jumlah penduduk Maratua saat ini hanya sebanyak 3.511 jiwa yang tersebar di empat kampung, terdiri dari Kampung Bohe Silihan yang dihuni sebanyak 1.079 jiwa dari 281 kepala keluarga (KK).
Kemudian Kampung Payung-Payung dihuni 653 jiwa dari 274 KK, selanjutnya Kampung Teluk Alulu dihuni sebanyak 696 jiwa dari 199 KK, dan Kampung Teluk Harapan dihuni 1.083 jiwa dari 310 KK.
Kedatangan Mendagri ke Pulau terluar Indonesia tersebut meresmikan 30 proyek, antara lain Bandara Maratua yang memiliki landasan pacu sepanjang 1.200 meter x 30 meter.
Bandara ini dibangun dari tiga mata anggaran, yakni dari APBN Rp17,2 miliar, dari APBD Provinsi Kaltim sebesar Rp65 miliar, dan dari APBD Kabupaten Berau senilai Rp10,1 miliar.
Bandara tersebut mulai dirancang keberadaannya pada 2008 dan pembangunannya dimulai pada 2011. Saat ini, Pemkab Berau masih menuntaskan pekerjaan sisi darat berupa gedung terminal penumpang.
Sedangkan untuk sementara, terminal penumpang Bandara Maratua masih menggunakan Balai Pertemuan Kampung Payung-Payung agar operasional Bandara Maratua tetap berjalan sambil menunggu terminal baru dituntaskan.
Ke depan, bandara tersebut direncanakan memiliki landasan pacu sepanjang 1.600 meter, sehingga kelak bukan hanya pesawat ATR berpenumpang terbatas yang bisa mendarat, tetapi juga ATR dengan penumpang sekitar 78 orang.
"Setelah beroperasinya bandara ini, diharapkan jumlah kunjungan wistawan meningkat karena mereka tidak harus menggunakan kendaraan laut. Warga Maratua juga harus mendapat manfaat dari bandara ini. Warga harus menggiatkan semua jenis perekonomian yang ada untuk menyambut wisatawan," kata Tjahyo Kumolo
Proyek lain di Berau yang diresmikan Mendagri adalah Dermaga Maratua sepanjang 139,80 meter x 4,40 meter. Sumber dana pembangunan dermaga ini dari APBD Berau senilai Rp57,7 miliar yang antara lain digunakan membangun trestel dan turap.
Kemudian pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Komunal di Kampung Payung-Payung, Kecamatan Maratua berkapasitas 46 kwp. Sumber dananya adalah dari bantuan keuangan Provinsi Kaltim senilai Rp6,87 miliar.
Berikutnya PLTS Komunal dengan daya 22 kwp di Kampung Teluk Alulu, Maratua, yang juga dibangun dari bantuan keuangan Provinsi Kaltim senilai Rp6,69 miliar.
Selanjutnya SMKN 3 Perikanan Tanjung Batu di Kecamatan Pulau Derawan yang dibangun dari dua mata anggaran, yakni dari APBD Kaltim senilai Rp12 miliar dan dari APBD Berau senilai Rp246,27 miliar.
Sejumlah dana tersebut antara lain untuk membangun ruang kelas dan laboratorium, aula, gedung administrasi pusat, asrama siswa, gedung simulasi, laboratorium budidaya, laboratorium pengolahan hasil, gedung serba guna, rumah dinas, kolam budidaya dan produksi, serta rumah pompa.
Kemudian Akademi Komunitas Negeri Berau dan Saint Techno Park yang dibangun dari tiga mata anggaran, yakni APBD Kaltim, APBD Berau, dan CSR dari Berau Coal. Bangunan ini difungsikan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan.
Proyek lain yang diresmikan dalam rangkaian kedatangan Mendagri adalah Kantor Disnakertrans Berau dengan dana Rp6,54 miliar dari APBD Berau, Kantor Arsip dan Dokumentasi dari APBD Berau senilai Rp4,38 miliar.
Gedung Perpustakaan Berau senilai Rp10 miliar, Rumah Sakit Pratama Kecamatan Talisayan dari bantuan keuangan Kaltim senilai Rp18 miliar, Puskesmas Suaran Kecamatan Sambaliung APBD Berau senilai Rp1 miliar.
Dermaga Semurut Kecamatan Tabalar dari APBD Berau senilai 365 miliar, jaringan listrik Kampung Bukit Makmur di Kecamatan Segah dengan jaringan sepanjang 9,1 km dari APBD Berau senilai Rp2,2 miliar.
Jaringan listrik Kampung Suka Murya di Kecamatan Talisayan dengan panjang jaringan 8,6 km dari APBD Berau Rp2,42 miliar, jaringan listrik Kampung Tunggal Bumi sepanjang 13,6 km dari APBD Berau Rp3 miliar.
Jalan aspal di Kecamatan Sambaliung pada dua kampung, yakni Kampung Gurimbang dengan panjang 3,5 km x 6 m dan Kampung Sukan sepanjang 4,2 km x 5 m. Jalan aspal ini dibangun menggunakan biaya dari bantuan keuangan Provinsi Kaltim senilai Rp16,28 miliar.
Kemudian jalan aspal di tiga kampung pada Kecamatan Gunung Tabur, yakni Kampung Marancanang Ilir sepanjang 250 meter, Marancang Ulu sepanjang 2,1 km, dan Kampung Batu-Batu sepanjang 550 meter yang dibangun dari bantuan keuangan Kaltim senilai Rp6,82 miliar.
Diresmikan pula instalasi pengolahan air minum di Kecamatan Segah dengan sumber dana APBN senilai 14,9 miliar, instalasi pengolahan air minum di Kecamatan Biatan dari APBN senilai Rp6 miliar.
Selanjutnya Spam Swaro (pengolahan air asin menjadi air tawar) di Kampung Bohe Silian Kecamatan Maratua. Mesin ini berkapasitas 2,5 liter per detik yang pembangunan dan pengadaanya dari APBN senilai Rp10,72 miliar.
Mesin pengolahan air asin menjadi air tawar merupakan kebutuhan dasar bagi warga Maratua, karena Pulau Maratua cukup kecil yang hanya seluas 384,36 km di tengah laut perbatasan negara, sehingga daerah di sekelilingnya merupakan air laut yang tidak dapat dikonsumsi.
Pemerintah saat ini memang sedang gencar-gencarnya membangun Indonesia dari "pinggiran", sehingga ke depan warga desa dan warga perbatasan bisa berkembang dan tidak terisolir.
Membangun wilayah perbatasan juga dimaksudkan agar ke depan kawasan itu benar-benar bisa menjadi beranda depan negara yang cantik dan layak dikunjungi. (*)