Balikpapan (ANTARA) - Pemerintah Kota Balikpapan memiliki Tim Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna), tim yang beranggotakan personel dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial. Dinas Perumahan dan Pemukiman, dan dua bagian dari Sekretariat Kota, yaitu Bagian Pemerintahan dan Bagian Administrasi Pembangunan.
“Jitupasna juga didukung kecamatan dan kelurahan,” kata Kepala Seksi Rekonstruksi BPBD Balikpapan Muhammad Fajar, Selasa(11/11)
Fajar menjelaskan, bahwa keberhasilan pemulihan pascabencana dimulai dengan koordinasi lintas sektor yang solid. Data dan kajian Jitupasna memberi dasar atas pengambilan keputusan strategis yang sesuai dengan kebutuhan warga terdampak.
“Penanggulangan bencana bukan hanya tugas BPBD. Ada yang disebut konsep pentahelix atau lima sudut, di mana pada setiap sudutnya berdiri para aktor yang terlibat, yaitu pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat. Semua harus bersinergi,” tegasnya.
Fajar juga menekankan pentingnya mitigasi atau upaya pencegahan sebagai langkah awal untuk meminimalkan dampak bencana. Strategi mitigasi mencakup pembangunan infrastruktur yang aman, peningkatan kapasitas SDM, serta edukasi kesiapsiagaan masyarakat.
“Mitigasi itu harus dilakukan sejak dini. Ketika bencana terjadi, kita sudah punya kesiapan dari sisi infrastruktur maupun SDM. Setelah fase tanggap darurat, BPBD menyampaikan hasil kajian dan rekomendasi kepada Asisten Tata Pemerintahan Sekretaris Kota untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, BPBD bersama Tim Jitupasna telah melakukan peninjauan ke sejumlah lokasi terdampak bencana. Di antaranya, pascalongsor di Puskesmas Sumber Rejo pada Senin (3/11) yang berdampak pada fasilitas kesehatan, serta kebakaran permukiman di RT 29 dan RT 32 Kelurahan Baru Ilir pada Sabtu (25/10) yang menghanguskan tujuh rumah.
Peninjauan dilakukan untuk menghimpun data kebutuhan warga terdampak, mulai dari hunian sementara, bantuan bahan bangunan, layanan kesehatan, hingga aspek sosial dan ekonomi. BPBD juga memfasilitasi kerja sama antara Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Balikpapan dan kelurahan dalam penyaluran santunan pendidikan bagi pelajar korban kebakaran, yang disalurkan dalam bentuk tabungan melalui perbankan.
Fajar mengungkapkan bahwa setiap tahap pemulihan membutuhkan ketelitian, akurasi data, dan koordinasi yang kuat agar intervensi kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Tujuan utama kami adalah memastikan warga terdampak bisa segera bangkit dan kembali menjalani aktivitas dengan aman dan layak. Kami berharap sinergi lintas sektor ini terus berjalan dan semakin kuat ke depan,” katanya.
Dia menegaskan, ke depan, BPBD akan terus memantau titik-titik rawan bencana dan memperkuat program edukasi kebencanaan, khususnya di tingkat kelurahan dan sekolah. Pemerintah juga mendorong partisipasi aktif warga sebagai bagian penting dari keberhasilan mitigasi dan pencegahan, demi mewujudkan Balikpapan sebagai kota yang tangguh bencana.(Adv)
