Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sanny Iskandar berharap Presiden Prabowo Subianto dapat memberikan kepastian regulasi demi menciptakan iklim yang baik bagi pengusaha.
"Apa yang sebetulnya harus dibenahi, kami sangat mendambakan adanya kepastian dalam masalah yang berhubungan dengan kebijakan," kata Sanny dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.
Menurut Sanny, ragam kebijakan baru yang muncul selama satu tahun pemerintah Presiden Prabowo sangat berpengaruh pada pengusaha, salah satunya keputusan menambah jumlah kementerian yang dianggap berdasarkan pertimbangan politik.
Menurut dia, pemecahan jumlah kementerian di kabinet berpotensi membuat sinkronisasi antara instansi kurang optimal.
Hal tersebut membuat ragam kebijakan yang dikeluarkan kementerian yang baru mempengaruhi iklim usaha di Indonesia.
Dia berharap pemerintah dapat menerapkan sistem birokrasi yang baik sehingga pengusaha mendapatkan kepastian regulasi untuk menjalankan usahanya.
Masih dalam siaran pers yang sama, Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro juga berharap pemerintah dapat menjaga sistem birokrasi yang baik dari kepentingan politik.
Hal itu perlu dilakukan agar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bisa tepat sasaran dalam menjawab permasalahan masyarakat.
"Maka kalau kita, Indonesia, sudah mendeklarasikan diri ingin masuk ke kelas birokrasi dunia, maka jangan lagi birokrasi ditarik-tarik ke kepentingan politik,” ujar dia.
Baca juga: Industri pengolahan berandil tertinggi bagi pertumbuhan ekonomi Kaltim
