Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tengah segera menetapkan langkah dan strategi penerapan digital daerah menyambut transformasi secara nasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Pemerintah Digital.
Pelaksana tugas Kabid Aptika Diskominfo Kaltim, Fery di Samarinda, Kamis, menegaskan birokrasi di daerah harus menghadapi perubahan era digital tersebut.
Transformasi digital daerah, lanjutnya, menjadi momentum bukan hanya soal teknologi, tapi soal perubahan cara kerja birokrasi agar lebih cepat, transparan, dan melayani. Kaltim perlu menjawab tantangan digital dengan kolaborasi lintas perangkat daerah.
“SPBE pada 2026 tidak hanya berganti istilah, tapi juga indikator penilaian akan berubah. Kalau selama ini fokus birokrasi pada bagaimana aplikasi dibangun, maka ke depan fokus adalah bagaimana aplikasi itu saling terhubung, layanan bisa diakses lebih mudah, dan data yang digunakan benar-benar valid serta bermanfaat bagi masyarakat,” tegas Fery dalam kegiatan Meeting Penyusunan Peta Rencana Pemerintah Digital, yang dihadiri perwakilan Perangkat Daerah lingkup Pemprov serta instansi vertikal, di Ruang WIEK Diskominfo Kaltim.
Baca juga: Pemkab Mahulu permudah akses layanan publik melalui digitalisasi
Pengumpulan data, menurut Fery, merupakan hal valid yang menjadi dasar penyusunan peta rencana.
“Fokusnya adalah data yang benar dan komprehensif. Untuk indikator penilaian baru, kami menunggu arahan Kementerian PANRB. Tapi, semua daerah harus sudah menyiapkan fondasi,” katanya.
Transformasi digital pemerintah, lanjutnya, tidak lagi sebatas memindahkan layanan manual ke format elektronik, melainkan membangun sistem yang kokoh, menghadirkan layanan terpadu, serta memastikan kesiapan sumber daya manusia.
“Fondasi yang jelas melalui regulasi dan keamanan, layanan publik digital yang terintegrasi, hingga peningkatan kapasitas ASN menjadi kunci agar perubahan ini benar-benar berdampak bagi masyarakat,” imbuhnya.
Dengan penyusunan peta rencana itu, Pemprov Kaltim menargetkan pewujudan layanan publik digital yang lebih efisien, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan warga, sejalan dengan visi nasional transformasi digital menuju Indonesia yang lebih maju.
Baca juga: Dukung digitalisasi zakat Gubernur Kaltim raih Baznas Award
