Ujoh Bilang, Kaltim (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Pemkab Mahulu), Kalimantan Timur, mempermudah akses layanan publik, dengan secara perlahan mengubah ke layanan digital, sambil meningkatkan infrastruktur pendukung agar warga yang bermukim di perbatasan negara pun bisa mengakses.
Transformasi digital dinilai penting karena warga yang bermukim di Kecamatan Long Apari dan Kecamatan Long Pahangai (perbatasan dengan Sarawak, Malaysia bagian timur), masih kesulitan mengakses internet, sehingga perlu ditingkatkan jaringan infrastrukturnya.
"Transformasi digital tidak hanya untuk meningkatkan kualitas layanan publik, tapi juga untuk memperkuat sinergi antar-OPD, efektifitas administrasi, serta membuka ruang partisipasi masyarakat lebih luas dan inklusif," ujar Asisten III Bidang Administrasi Umum Setkab Mahulu Kristina Tening di Ujoh Bilang, Mahulu, Kamis.
Ia bersyukur karena pemda melalui Dinas Komunikasi, Informasi Statistik dan Persandian (Diskominfostandi) Mahulu telah menyelesaikan Dokumen Akhir Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Digitalisasi Pemerintahan Kabupaten Mahulu 2025–2029,
"Tersusunnya dokumen arsitektur dan peta rencana ini merupakan komitmen bersama untuk melakukan lompatan besar dalam tata kelola pemerintahan daerah, dari konvensional ke digital," katanya.
Ia menyatakan bahwa dokumen strategis ini dapat menjadi acuan yang kokoh dalam merancang dan melaksanakan berbagai inovasi digital yang adaptif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat.
"Hal ini penting diterapkan karena kita harus menempatkan teknologi sebagai penggerak utama dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan terpercaya," katanya.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dengan semangat saling mendukung, bekerja keras, dan berinovasi terus menerus dalam mewujudkan digitalisasi pemerintahan yang unggul dan berdaya saing.
Penerapan dilakukan karena teknologi ini mencakup aplikasi berbasis laman, big data, internet of things (IoT), hingga kecerdasan buatan (AI) yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang terus terhubung dan mudah diakses.
"Transformasi digital juga memberikan banyak manfaat bagi pemerintahan, seperti untuk efisiensi operasional karena lebih murah dan lebih cepat, kemudian untuk peningkatan transparansi karena masyarakat lebih mudah mengakses informasi, sehingga mendorong akuntabilitas di sektor publik," katanya.
