Samarinda (ANTARA Kaltim) - Bank Pembangunan Daerah Kaltim berencana menambah 92 unit kantor cabang pada 92 kecamatan yang tersebar di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, karena kehadiran bank milik daerah itu dinilai mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
"Kami menargetkan pembangunan 92 kantor cabang secara bertahap, sehingga ditargetkan pada tahun 2018 semua kecamatan di Kaltim dan Kaltara sudah terdapat kantor cabang BPD," kata Direktur Utama BPD Kaltim Zainuddin Fanani di Samarinda, Rabu.
Hingga saat, jelas Fanani, BPD Kaltim sudah membangun 98 kantor cabang atau lebih dari 63 persen dari total 145 kecamatan yang tersebar di Provinsi Kaltim dan Kaltara, sehingga pihaknya tinggal membangun kantor cabang di 92 kecamatan.
Target pembangunan kantor cabang itu dilakukan karena bank yang berstatus perusahaan daerah itu bertekad turut mendukung program pembangunan Pemprov Kaltim, yakni Visi Kaltim Maju 2018 melalui akses perbankan.
Pernyataan itu diungkapkan Zainuddin setelah ditantang Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, agar BPD Kaltim berpartisipasi membangun daerah dengan cara menghadirkan unit layanan perbankan di semua kecamatan hingga di kawasan perbatasan.
Menurut gubernur, Pemprov Kaltim ingin memerdekakan rakyat pedalaman dan perbatasan atas layanan perbankan, karena selama ini kehadiran bank hingga di kawasan terpencil belum ada, sedangkan di perkotaan sudah banyak layanan perbankan baik bank milik pemerintah maupun swasta.
Gubernur berharap kehadiran akses layanan perbankan di wilayah pedalaman, daerah terpencil, dan kawasan perbatasan mampu mendongkrak perekonomian, sekaligus meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat pedalaman.
Hal ini perlu dilakukan mengingat adanya isu warga dari 10 desa di kawasan perbatasan yang mengancam akan bergabung dengan Malaysia, karena alasan mereka merasa kurang mendapat perhatian dari pemerintah, termasuk belum adanya layanan perbankan.
"Untuk mempertahankan keutuhan NKRI tidak cukup hanya dijaga melalui pendekatan keamanan dengan menghadrikan TNI, tetapi hal penting yang dibutuhkan adalah menghadirkan infrastruktur pelayanan dasar masyarakat sebagai bentuk perhatian pemerintah," katanya.(*)
