Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengalokasikan anggaran sekitar Rp2,6 triliun pada tahun 2025 untuk memantapkan infrastruktur jalan dan jembatan, dengan target mencapai tingkat kemantapan 85 persen.
"Anggaran yang disiapkan di bidang Bina Marga untuk jalan dan jembatan di tahun 2025 adalah sekitar Rp2,6 triliun. Namun, angka ini masih dilakukan penyesuaian yang ditargetkan rampung Maret ini," ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR Pera) Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda, di Samarinda, Rabu.
Ia mengungkapkan bahwa fokus utama program ini adalah meningkatkan kemantapan jalan berstatus provinsi di seluruh wilayah Kaltim, termasuk daerah Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu).
Saat ini, tingkat kemantapan jalan status provinsi di Kaltim mencapai 82 persen. Pada tahun 2025, pemerintah daerah menargetkan peningkatan sebesar tiga persen.
Menurut Firnanda, prioritas utama pembangunan jalan difokuskan pada wilayah Kutai Timur (Kutim), Berau, Marangkayu-Bontang, serta Kubar-Mahulu.
Firnanda juga menjelaskan bahwa jalan pesisir dari Marangkayu ke Bontang Selatan, yang sebelumnya berstatus jalan kabupaten, kini telah diambil alih oleh Pemprov Kaltim dan segera diperbaiki.
Selain pembangunan jalan, Dinas PUPR Pera Kaltim juga segera merampungkan pembangunan Gedung Pandurata Perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdoel Wahab Sjahranie pada tahun 2025. Setelah pembangunan fisik selesai, rumah sakit tersebut dilengkapi dengan alat kesehatan dan perabot oleh pihak rumah sakit.
Terpisah, Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud memastikan bahwa pemerintah provinsi berupaya maksimal untuk merealisasikan program pemantapan jalan status provinsi. Ia berkomitmen agar akses jalan untuk semua wilayahnya merata, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
"Insya Allah, nanti semaksimalnya kita akan kerjakan di tahun ini," demikian Rudy Mas'ud.
