Balikpapan (ANTARA) - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan Irfan Taufik menyatakan Kota Balikpapan masih kekurangan sebanyak 520 guru.
"Kekurangan ini hampir di semua jenjang, mulai dari TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK," katanya di Balikpapan, Kamis (23/1).
Ia menyebutkan kekurangan guru saat ini karena terbentur oleh regulasi Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Dari aturan itu kami sudah tidak boleh lagi mengangkat guru non ASN," ujarnya.
Oleh sebab itu, katanya Disdikbud memanfaatkan atau memperdayakan guru non ASN yang ada. Padahal keberadaan tenaga pengajar sangat penting dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), terlebih lagi Kota Balikpapan sebagai beranda dari Ibu Kota Nusantara (ASN).
"Kekurangan guru adalah salah satu kendala kami," katanya.
Irfan mengungkapkan, selain kekurangan guru, Kota Balikpapan juga terkendala dengan keterbatasan fasilitas, mengingat jumlah siswa terus mengalami peningkatan. Sehingga terjadi ketidakseimbangan antara jumlah sekolah yang tersedia, terutama sekolah negeri..
Menurutnya kurangnya sekolah juga berkorelasi dengan keterbatasan lahan yang ada, kalaupun lahan tersedia, harganya sangat mahal di daerah-daerah tertentu.
Oleh karenanya, Disdikbud Balikpapan menyiasatinya dengan cara memaksimalkan dan merevitalisasi sekolah-sekolah yang ada.
Di sisi lain juga masalah infrastruktur, namun sedikit demi sedikit mulai terjawab dengan penambahan sejumlah sekolah.
Seperti SMPN 25 yang baru diresmikan pada 10 Februari lalu, kemudian di hari jadi Kota Balikpapan pada 10 Februari mendatang juga direncanakan untuk meresmikan dua sekolah baru yakni SMPN 27 dan SMPN 28.
Dikemukakannya, SMPN 25 menjawab kebutuhan zonasi di Kecamatan Balikpapan Barat, SMPN 27 zonasi Balikpapan Tengah, dan SMPN 28 untuk zonasi Balikpapan Timur.
"Dua sekolah baru itu siap menerima siswa baru tahun ini," ucapnya..
Irfan menyampaikan regulasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) juga kerap menjadi kendala di Kota Balikpapan.
"Tapi itu akan dibahas di tingkat kementerian, pada tanggal 27-29 Januari 2025, kami diundang olek Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta," tuturnya.
Ia menekankan, dari berbagai kendala yang terjadi beberapa tahun ini selalu akan ada penyempurnaan dan perbaikan.
Irfan berharap setelah pertemuan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan regulasi baru PPDB keluar dapat meminimalisasi persoalan-persoalan yang ada mengingat Balikpapan merupakan beranda IKN yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan SDM.